Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Firman Yusi mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel menambah alokasi anggaran literasi konsumen dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Desakan ini muncul agar pertumbuhan ekonomi daerah yang dihuni lebih dari empat juta jiwa di 13 kabupaten/kota tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada perlindungan masyarakat sebagai konsumen.
BANJARMASIN — Firman Yusi menilai penguatan literasi konsumen menjadi prasyarat terciptanya ekosistem perdagangan yang sehat di Kalimantan Selatan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya sibuk mendorong UMKM naik kelas dari sisi produksi dan pemasaran, sementara kesadaran konsumen terhadap hak-haknya masih rendah.
“Dalam upaya menuju ekonomi sehat, saya desak anggaran literasi konsumen diperkuat,” ujar Firman Yusi yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel dalam keterangan persnya, Selasa.
Konsumen Harus Ikut Naik Kelas
Politisi yang akrab dengan dinamika ekonomi daerah ini mengingatkan bahwa pertumbuhan UMKM tanpa diiringi edukasi konsumen hanya akan menciptakan pasar yang timpang. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan agar mampu melindungi dirinya sendiri dari praktik dagang yang merugikan.
“Jangan hanya UMKM yang kita minta naik kelas, konsumennya juga harus naik kelas. Masyarakat harus tahu haknya dan mampu melindungi dirinya sendiri,” tegas Firman dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2026.
Edukasi Bukan Sekadar Belanja Sosialisasi
Firman menegaskan bahwa pos anggaran literasi konsumen kerap dipandang sebelah mata sebagai biaya seremonial yang bisa dipangkas. Padahal, edukasi tentang keamanan produk, legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga mekanisme pengaduan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan publik.
“Kalau alokasi untuk literasi konsumen masih sangat rendah, ini perlu kita evaluasi dalam APBD Perubahan. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika masyarakat sudah menjadi korban, tetapi sejak awal dengan memberikan pengetahuan yang memadai,” ujarnya.
Materi Praktis hingga Kanal Pengaduan
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat ini meminta penganggaran diarahkan pada program yang konkret dan terukur. Edukasi bisa menyasar sekolah, komunitas, pasar, kelompok masyarakat, serta memanfaatkan kanal digital.
“Materinya juga tentu harus praktis, seperti cara mengenali produk yang aman, membaca label dan tanggal kedaluwarsa, memahami informasi komposisi, mengenali legalitas produk, serta mengetahui ke mana harus mengadu ketika dirugikan,” sarannya.
Di sisi lain, Firman mendorong Pemprov Kalsel memperkuat pendampingan UMKM agar memenuhi standar mutu dan legalitas produk. Dengan begitu, perlindungan konsumen dan pengembangan usaha kecil bisa berjalan beriringan.
BPSK Perlu Dioptimalkan
Ia juga meminta penguatan kanal pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa, termasuk optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Masyarakat membutuhkan saluran yang mudah diakses dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas.
“Kita ingin ekonomi Kalsel tumbuh, tetapi pertumbuhan itu harus dibangun di atas kepercayaan. APBD Perubahan 2026 harus bisa menjawab kebutuhan itu: UMKM diperkuat, konsumen diedukasi, dan ketika terjadi sengketa masyarakat memiliki tempat untuk mendapatkan penyelesaian yang adil,” kata Firman.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari meningkatnya transaksi dan jumlah pelaku usaha. Ekonomi yang sehat adalah yang mampu mempertemukan pelaku usaha berkualitas dengan konsumen yang cerdas dan terlindungi.
