KANDANGAN — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tidak menunggu api muncul untuk bergerak. Bupati Syafrudin Noor mengumpulkan seluruh unsur terkait dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Pendopo Bupati, Kamis (16/7/2026).
Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Noor, jajaran pejabat Pemkab HSS, perwakilan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, BMKG, Manggala Agni, serta berbagai komunitas relawan. Tujuannya: menyamakan langkah dan memperkuat kesiapan di lapangan sebelum titik api mulai bermunculan.
Dampak Karhutla Lebih dari Sekadar Asap
Bupati Syafrudin Noor menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat: kabut asap mengganggu kesehatan, aktivitas belajar mengajar di sekolah terhenti, dan roda perekonomian ikut melambat.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika api sudah muncul. Kesiapsiagaan itu harus dimulai dari sekarang, dari hal-hal kecil di sekitar kita,” tegas Syafrudin Noor dalam sambutannya.
Patroli Diintensifkan, Titik Panas Dipantau Rutin
Bupati meminta agar patroli di wilayah rawan Karhutla lebih digencarkan. Pemantauan titik panas melalui citra satelit dan laporan lapangan harus dilakukan secara rutin. Selain itu, kesiapan peralatan pemadaman seperti pompa air, mesin potong, dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas harus benar-benar diperiksa.
“Alur komunikasi antarinstansi harus dipastikan berjalan lancar. Setiap informasi dari masyarakat atau hasil pantauan harus segera ditindaklanjuti di lapangan,” ujarnya.
Peran Semua Pihak: Dari Aparat hingga Warga
Keberhasilan penanganan Karhutla, menurut Bupati, tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama. Ia mengajak seluruh warga HSS untuk ikut menjaga hutan, lahan pertanian, perkebunan, hingga kawasan pegunungan sebagai aset berharga yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi mendatang.
Langkah antisipasi dini ini menjadi krusial mengingat Kabupaten HSS memiliki sejumlah kawasan rawan kebakaran, terutama di area lahan gambut dan perkebunan warga. Dengan koordinasi yang sudah dimulai sejak Juli 2026, Pemkab HSS berharap angka Karhutla tahun ini bisa ditekan seminimal mungkin.
