BANJARBARU — Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 akan berorientasi penuh pada kepentingan warga. Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan hal itu di hadapan DPRD saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa lalu.
"Alhamdulillah kami bisa mengikuti rapat paripurna dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi serta memberikan jawaban atas saran dan masukan yang disampaikan setiap fraksi," ujar Lisa.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Tata Kelola yang Baik
Menurut Lisa, rapat paripurna merupakan tahapan penting dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Proses ini menjadi wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Wali kota perempuan pertama di Banjarbaru itu mengapresiasi pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
"Berbagai masukan menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Fokus pada Ekonomi dan Pelayanan Publik
Pemkot Banjarbaru berencana meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan sektor ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Lisa menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar setiap program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Tentunya program yang memberikan manfaat langsung ke masyarakat dan peningkatan kualitas pembangunan didukung evaluasi berkelanjutan," ucapnya.
Dorong UMKM Tembus Pasar Nasional
Dalam rapat tersebut, Lisa juga menyoroti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemkot mendorong peningkatan kualitas produk, pemenuhan legalitas dan sertifikasi, serta pemanfaatan teknologi digital.
Selain itu, pemerintah kota akan memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan akses permodalan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru.
"Kami berharap, langkah yang terus dilakukan itu mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru sehingga dapat menembus pasar nasional sekaligus memperkuat perekonomian daerah," katanya.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Neny Hendriawaty itu diisi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Seluruh fraksi sepakat agar Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dibahas lebih lanjut.
