TANJUNG — BPKAD Tabalong mempercepat realisasi anggaran 2026 dengan mengejar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menyelesaikan pengajuan pembayaran. Belanja modal menjadi pos paling tertinggal, dengan serapan baru di kisaran 35 persen.
Angka itu berbeda jauh dari realisasi APBD Tabalong secara keseluruhan yang sudah mencapai 51,07 persen dari total anggaran Rp3,1 triliun. Selisih tersebut menunjukkan belanja operasional bergerak lebih cepat dibanding belanja modal yang bergantung pada penyelesaian pekerjaan fisik.
Husin Ansari menjelaskan, rendahnya realisasi belanja modal dipengaruhi sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum mengajukan pembayaran. Padahal, proses pengadaan untuk pekerjaan-pekerjaan itu sudah berjalan.
"Jadi kami terus memantau realisasi belanja dan juga mengingatkan seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan pengadaan, pelaksanaan kegiatan serta pengajuan pembayaran," ujar Husin di Tanjung, Senin (2/11).
Menurutnya, percepatan ini penting agar penyelesaian kegiatan dan pencairan anggaran tidak menumpuk menjelang akhir tahun. Proses pencairan melalui sistem SP2D online memiliki batas waktu penyelesaian, sehingga keterlambatan pengajuan berisiko menahan pembayaran ke pihak ketiga.
Di sisi lain, BPKAD memastikan tidak ada hambatan dari sisi penyediaan dana. Husin menyatakan anggaran sudah tersedia dan pihaknya akan mempercepat layanan pencairan begitu berkas pengajuan masuk.
"Proses pencairannya akan kami maksimalkan semaksimal mungkin, jadi kami juga memberikan layanan secepatnya semaksimal mungkin agar tidak ada kendala dari sisi kami, dari sisi anggarannya sudah tersedia, dari sisi uangnya juga ada tersedia sehingga bisa langsung kita salurkan kepada pihak ketiga," ujarnya.
Dengan sisa waktu tahun anggaran, SKPD diminta mengoptimalkan setiap tahapan, mulai dari penyelesaian pengadaan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga pengajuan pembayaran ke BPKAD.
Percepatan serapan anggaran diarahkan mendukung pencapaian tujuh program Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. Husin berharap anggaran yang sudah dialokasikan dapat direalisasikan optimal dan memberi manfaat langsung bagi warga Tabalong.
"Kami berharap percepatan ini mendukung pencapaian tujuh program per bupati dan wakil bupati, sekaligus memastikan anggaran yang sudah dialokasikan dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Tabalong," harapnya.
Bagi warga, serapan belanja modal yang tertinggal berdampak pada tertundanya pekerjaan infrastruktur yang seharusnya rampung tahun ini. Karena itu, pengajuan pembayaran dari tiap SKPD menjadi kunci agar proyek tidak molor ke tahun anggaran berikutnya.