BARABAI — Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah, Muhammad Riza Wahyudi Al-Akram, menyatakan pembatasan itu bertujuan mengawasi penyaluran beras SPHP sekaligus mencegah penyalahgunaan di tingkat pengecer. Kebijakan tersebut sudah diterapkan sejak 2025 dan masih berjalan hingga sekarang.
“Di kita, setiap kios hanya boleh membeli maksimal 2 ton. Setelah satu minggu, baru mereka boleh mengambil lagi,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Riza menjelaskan, pengawasan diperlukan untuk memastikan beras SPHP dijual sesuai peruntukannya. Dengan begitu, penyalurannya tetap terkendali dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan program.
Pembatasan juga menjaga agar pembelian oleh kios tetap terpantau. Setiap kios memiliki jatah pengambilan yang jelas, sehingga perputaran stok beras subsidi bisa dilacak dari gudang Bulog hingga ke pengecer.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Bulog HST ialah kemungkinan beras SPHP dicampur atau diolah kembali, lalu dijual sebagai beras dengan kualitas lebih tinggi. Praktik semacam itu berpotensi mengacaukan harga pasar dan merugikan konsumen.
Meski demikian, Riza menyebut pihaknya belum menemukan kasus pencampuran atau pengolahan ulang beras SPHP untuk dijual sebagai beras berkualitas lebih tinggi di wilayah kerjanya.
“Kalau untuk beras yang dicampur atau dinaikkan kelasnya, sejauh ini belum ada kami temukan,” ungkapnya.
Riza menegaskan, pengawasan penyaluran tetap dilakukan agar beras SPHP sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan. Pengawasan menyasar kios mitra yang mengambil stok dari gudang Bulog di Hulu Sungai Tengah.
Beras SPHP merupakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan yang digulirkan pemerintah untuk menekan gejolak harga beras di pasar. Penyalurannya melibatkan kios mitra Bulog yang tersebar di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dengan skema pengambilan maksimal 2 ton per pekan, Bulog HST berharap distribusi beras subsidi tetap merata. Kios yang ingin menambah stok harus menunggu jadwal pengambilan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.