BANJARMASIN — Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi keamanan siber bagi aparatur pemerintah kota. Materi yang disampaikan menyoroti dominasi penipuan daring dalam laporan kejahatan siber di Kalsel, sekaligus mendorong peningkatan pemahaman aparatur dalam melindungi akun, perangkat kerja, serta informasi kedinasan.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai lini pemerintahan kota, mulai dari SKPD, rumah sakit, hingga kecamatan dan kelurahan. Jumlahnya sekitar 94 orang.
Perwakilan Ditreskrimsus Polda Kalsel, Ipda Alif Akbar Arifin, memaparkan sejumlah modus kejahatan yang marak terjadi. Mulai dari penjualan barang dengan harga tidak wajar, tawaran pekerjaan bermisi berbayar, penyalahgunaan data pribadi, hingga manipulasi hubungan melalui perkenalan daring.
Peserta diingatkan agar tidak sembarangan mengeklik tautan atau memasang berkas aplikasi Android (APK) dari sumber yang tidak tepercaya. Kata sandi dan kode OTP juga tidak boleh dibagikan kepada siapa pun.
Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Provinsi Kalsel, Indah Ratu Ramdhany, menjelaskan ancaman lain yang perlu diantisipasi. Di antaranya phishing yang memanfaatkan kecerdasan buatan, ransomware, pencurian data, dan rekayasa sosial.
Indah juga membahas pengamanan data pemerintah, perlindungan perangkat kerja, penggunaan kata sandi kuat, autentikasi multifaktor, serta pembaruan aplikasi melalui sumber resmi. Pelaporan dugaan insiden siber diminta dilakukan secepat mungkin.
Kepala Bidang Persandian, Aplikasi dan Informatika Diskominfotik Banjarmasin, Satria Yudha Lesmana, menyampaikan kegiatan ini ditujukan untuk membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan. Kewaspadaan setiap aparatur diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data.
Langkah itu sekaligus mengurangi risiko gangguan terhadap pekerjaan dan pelayanan publik. Dengan kerugian yang sudah menembus Rp20,94 miliar, penguatan literasi digital aparatur menjadi bagian dari upaya menekan korban berikutnya.