BANJARBARU — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Ekspose Laporan Pendahuluan Grand Design Pengembangan Literasi 2026–2045. Dokumen itu disiapkan sebagai pedoman terpadu bagi seluruh pemangku kepentingan di 13 kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Didip Sasmitoadi, menyebut grand design menjadi prasyarat krusial mendukung lima agenda transformasi Visi RPJPD Kalsel 2025–2045. Visi itu menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Angka yang paling mencolok dalam ekspose itu adalah ketimpangan IPLM antardaerah. IPLM Kalsel berada di 25,16, tetapi sebarannya sangat tajam. Kabupaten Tabalong mencatat nilai tertinggi 28,82, sementara Barito Kuala berada di 1,12 dan Tanah Laut 4,33.
"Kesenjangan inilah yang harus kita urai dan tuntaskan," kata Didip dalam ekspose tersebut.
Ketimpangan itu berjalan seiring persoalan pendidikan formal. IPM Kalsel 2025 mencapai 76,10 atau kategori tinggi, namun rata-rata lama sekolah masyarakat masih 8,81 tahun atau setara kelas 2 SMP.
Dari 3,21 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 57,3 persen berpendidikan maksimal lulusan SMP. Data itu menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia lewat penguatan literasi.
Pemprov Kalsel berupaya menyatukan berbagai program literasi yang selama ini berjalan parsial. Grand design akan mencakup tujuh dimensi: literasi baca-tulis, digital, finansial, sains dan numerasi, budaya dan kewargaan, informasi dan media, serta literasi perpustakaan.
Pendekatan itu memperluas makna literasi, tidak berhenti pada kemampuan membaca dan menulis. Keterampilan yang dibutuhkan warga dalam kehidupan sehari-hari ikut masuk kerangka.
Penyusunan dokumen dilakukan secara swakelola dengan masa kerja 75 hari kalender. Prosesnya melibatkan tim ahli multidisiplin dan survei kuesioner terhadap 601 responden yang tersebar proporsional di 13 kabupaten/kota.
"Kita memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data," tambah Didip.
Didip menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas literasi, dan media dalam mendukung pelaksanaan program. Sinergi lintas sektor diperlukan agar arah kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan.
"Dengan sinergi yang solid, Grand Design Literasi 2026–2045 tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, melainkan panduan aksi nyata dalam mencetak SDM Banua yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Dokumen ini menargetkan penguatan pemerataan akses pengetahuan di seluruh wilayah Kalsel hingga dua dekade mendatang. Bappeda Kalsel belum merinci jadwal penetapan grand design setelah laporan pendahuluan diekspose.