BANJARBARU — Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim memaparkan data tersebut di hadapan tim monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Peringatan keamanan siber tertinggi terjadi pada Juni 2026 dengan 21.049 peringatan dalam satu bulan. Muslim menegaskan instansinya berperan sebagai pusat koordinasi, verifikasi, dan klarifikasi informasi, bukan lembaga represif.
Muslim menjelaskan respons pemerintah terhadap persoalan informasi disesuaikan dengan karakteristik masalahnya. Kritik kebijakan, keluhan pelayanan, penyebaran informasi tidak benar, dan dugaan tindak pidana memerlukan penanganan berbeda.
"Prinsipnya jelas: jika ada kritik kebijakan, dijawab dengan data. Jika ada keluhan, selesaikan layanannya. Jika ada hoaks, lakukan verifikasi dan klarifikasi. Serta jika ada dugaan pidana, lakukan dokumentasi dan koordinasi hukum," ujar Muhamad Muslim.
Perkembangan infrastruktur digital turut dibahas dalam rapat tersebut. Hingga Juni 2026, Diskominfo Kalsel mencatat capaian wilayah bebas blankspot sebesar 96 persen.
Namun data yang sama menyebutkan masih terdapat wilayah blankspot sebesar 6 persen. Selisih angka itu perlu diklarifikasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi data capaian.
Tim Tenaga Ahli Gubernur bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Muhammad Amin, mengatakan diskusi bertujuan memperoleh gambaran langsung soal persoalan yang memengaruhi pelaksanaan program Diskominfo.
"Jadi, hari ini kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur Kalsel untuk mendatangi SKPD-SKPD. Hari ini kita mendatangi Diskominfo dan kita banyak berdiskusi terkait masalah-masalah apa saja yang menjadi tantangan Diskominfo dalam melaksanakan program pembangunan," kata Muhammad Amin di Banjarbaru.
Menurut Amin, keterbatasan SDM dan anggaran menjadi beberapa poin penting yang mengemuka. Masukan yang dihimpun akan dilaporkan kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin sebagai bahan pertimbangan menentukan dukungan dan langkah perbaikan bagi perangkat daerah.
"Hal yang didiskusikan ini nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan akan ada perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan, apakah itu SDM ataupun anggaran, untuk meningkatkan kemajuan dan kebaikan Diskominfo dalam rangka mendukung program kerja Pak Gubernur," tambahnya.
Rakorgis diikuti sejumlah TAG dan seluruh pejabat struktural Diskominfo Kalsel. Kegiatan itu bagian dari upaya Pemprov Kalsel menyerap aspirasi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan program kerja.
Hasil identifikasi kendala dan pemaparan kondisi digital daerah diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kalsel. Penguatan dukungan terhadap kebutuhan SDM dan anggaran Diskominfo menjadi salah satu masukan yang akan disampaikan kepada gubernur.
Langkah itu juga bagian dari upaya menyelaraskan program antarperangkat daerah agar pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan lebih terarah, transparan, dan tepercaya.