BANJARMASIN — Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan ketiga strategi tersebut melalui Sekretaris Daerah Provinsi H Muhammad Syarifuddin. Forum diseminasi berlangsung di Lantai VI Kanwil BI Kalsel dan mengangkat tema "Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan".
Pemprov menilai capaian pertumbuhan 5,22 persen belum cukup jadi jaminan. Struktur ekonomi Kalsel masih bertumpu pada sumber daya alam, terutama batubara, sehingga rawan terguncang saat harga komoditas dunia bergerak.
Tekanan lain datang dari sisi fiskal. Penurunan transfer ke daerah dan dana desa mempersempit ruang belanja pemerintah.
Strategi pertama menempatkan stabilitas harga dan pengendalian inflasi sebagai fondasi paling dasar. Pemprov akan memperkuat tim pengendalian inflasi daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota.
Langkah ini menyasar langsung harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi warga di pasar dan warung. Pengendalian inflasi dianggap penentu agar daya beli tidak tergerus.
Strategi kedua mendorong pertumbuhan di luar sektor ekstraktif. Sektor yang digarap meliputi pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
Hilirisasi tetap dikawal, tetapi Pemprov menekankan perhitungan matang sebelum melanjutkan. "Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang," kata Sekdaprov Syarifuddin.
Strategi ketiga mengarahkan belanja daerah pada program produktif yang langsung dirasakan masyarakat. Kebutuhan pembangunan yang besar dibuka bagi investasi swasta dan skema kemitraan.
Perizinan cepat menjadi bagian komitmen Pemprov untuk menarik masuknya investor. Syarifuddin menyebut kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil berjalan pada jalurnya masing-masing, tetapi masyarakat yang merasakan dampaknya di pasar, lahan pertanian, dan tempat usaha.
Diskusi panel menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, dan ekonom Muhammad Faisal. Ketiganya memaparkan tantangan yang perlu diantisipasi daerah.
Penanggap materi datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, dan akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Pemprov menyadari strategi ini tidak berjalan otomatis. Perluasan sumber pertumbuhan di luar batubara dan percepatan realisasi investasi menjadi pekerjaan rumah yang menentukan arah ekonomi Kalsel dalam beberapa tahun ke depan.