KALIMANTAN SELATAN — Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi minat investasi tersebut selama gelaran tiga hari pada 7–9 Agustus 2026. Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyebut capaian ini menjadi hasil utama forum dalam memperkuat kinerja ekonomi regional, tidak hanya dari sisi investasi tetapi juga daya saing UMKM dan digitalisasi pembayaran.
“Pamor Borneo yang dilaksanakan selama tiga hari ini memberikan dampak positif untuk mendorong kinerja ekonomi Kalimantan secara keseluruhan,” ujar Haris dalam sambutannya di Banjarmasin, Minggu (9/8).
Dari total proyek yang ditawarkan, pembangunan pabrik hilirisasi batu bara menjadi metanol di Kabupaten Tapin menjadi proyek dengan nilai terbesar. Proyek ini ditaksir membutuhkan investasi sekitar Rp46,17 triliun. Sektor energi dan hilirisasi memang menjadi tulang punggung utama dalam daftar proyek strategis yang dipromosikan ke calon investor.
Selain sektor energi, proyek lain yang ditawarkan tersebar di berbagai provinsi di Pulau Kalimantan. Pemerintah daerah dan BI berharap investasi ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan LoI, tetapi segera masuk ke tahap konstruksi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Di luar angka investasi, forum ini juga menjadi ajang mendorong transformasi digital dan pemberdayaan usaha kecil. BI memberikan apresiasi kepada Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel, Fathul Jannah, dengan gelar "Bunda QRIS Kalimantan Selatan". Penghargaan ini diberikan atas perannya dalam meningkatkan adopsi QRIS di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
Fathul Jannah menegaskan bahwa perluasan penggunaan QRIS harus terus digencarkan karena memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi. Menurutnya, pembinaan UMKM, penguatan investasi, dan digitalisasi harus menjadi agenda berkelanjutan untuk mendukung visi Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
“Perluasan penggunaan QRIS juga perlu terus dilakukan karena memberikan kemudahan dan keamanan transaksi, sedangkan pembinaan UMKM, penguatan investasi, dan digitalisasi harus menjadi agenda berkelanjutan,” kata Fathul.
Haris menekankan bahwa kolaborasi yang terjalin selama forum tidak boleh berhenti setelah acara usai. Minat investasi yang sudah tertuang dalam LoI harus segera ditindaklanjuti dengan pendampingan dan percepatan perizinan. Ia menyebut semangat “the power of we” menjadi fondasi agar setiap pemangku kepentingan saling melengkapi dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Pameran UMKM yang digelar bersamaan juga menampilkan produk makanan, minuman, fesyen, dan kriya. Ajang ini sekaligus menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.
Pelestarian wastra khas Kalimantan Selatan, khususnya kain sasirangan, juga menjadi sorotan dalam forum ini. Kolaborasi antara UMKM, desainer, dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.