BANJARMASIN — Upaya efisiensi energi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kian dipertegas. Setelah sebelumnya menyesuaikan operasional sebagian Penerangan Jalan Umum (PJU), kini giliran lampu-lampu dekoratif yang dinonaktifkan sementara.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Seluruh perangkat daerah diminta ambil bagian dalam program penghematan energi selama kondisi defisit daya masih berlangsung.
Kepala UPTD PJU Dishub Kota Banjarmasin, Hendra Alfajeriani, menegaskan bahwa pemadaman hanya menyasar lampu hias. Penerangan jalan utama yang berfungsi menerangi jalan tetap beroperasi normal.
"Penonaktifan hanya dilakukan pada lampu dekoratif. Sementara lampu PJU utama yang berfungsi menerangi jalan tetap beroperasi seperti biasa, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga," ujar Hendra, Sabtu (1/8/2026).
Tim BATARANG, yang merupakan unit teknis di bawah Dishub, diterjunkan untuk mencopot atau menonaktifkan instalasi lampu selang dekoratif. Titik pemasangannya tersebar di sejumlah ruas jalan, baik di tiang maupun pepohonan.
Pengurangan penggunaan lampu dekoratif dinilai tidak mengganggu fungsi utama penerangan jalan. Justru langkah ini diharapkan mampu memangkas konsumsi listrik pemerintah secara signifikan.
"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan beban konsumsi listrik. Sekaligus membantu menjaga keandalan pasokan energi di tengah kondisi defisit daya yang sedang dihadapi," tuturnya.
Hendra menjelaskan, efisiensi ini bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga diimbau untuk turut menghemat pemakaian listrik, baik di rumah maupun di tempat kerja.
"Kami mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan seluruh masyarakat Kota Banjarmasin terhadap kebijakan ini. Semoga langkah ini dapat membantu menjaga keandalan pasokan listrik serta mewujudkan penggunaan energi yang lebih efisien dan bertanggung jawab," tutupnya.
Langkah Pemko Banjarmasin ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah merespons kondisi darurat energi. Dengan memprioritaskan fungsi utama dan melibatkan partisipasi publik, kebijakan ini diharapkan berjalan efektif hingga pasokan listrik kembali normal.