Hasil pengamatan awal di lapangan menunjukkan bahwa kondisi tanah di lokasi amblas sangat rapuh. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Milky Rosadie, mengungkapkan bahwa saat tim ULM mengambil sampel, tanah langsung hancur saat disentuh.
“Tim ULM hari ini survei ke lokasi. Dari hasil pengamatan awal, kekeringan ekstrem diduga menjadi penyebab berkurangnya kepadatan tanah. Saat sampel tanah diambil, kondisinya sangat rapuh hingga langsung hancur,” ujar Milky.
Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa penurunan muka air tanah akibat musim kemarau panjang telah membuat struktur tanah kehilangan daya rekatnya. Akibatnya, badan jalan yang baru selesai direhabilitasi tidak mampu menahan beban dan tergerus ke arah sungai.
Amblasnya badan jalan membuat ruas paving block di desa tersebut terputus total. Warga setempat terpaksa menutup akses jalan untuk mencegah kecelakaan, mengingat separuh badan jalan telah hilang tergerus ke sungai. Abrasi yang terus berkembang di lokasi juga mengancam infrastruktur vital di sekitarnya.
Salah satu perhatian utama Pemkab Banjar adalah keberadaan tiang listrik yang dilengkapi trafo di area terdampak. Pergerakan tanah yang masih berpotensi terjadi dikhawatirkan bisa menyebabkan longsor susulan yang membahayakan instalasi listrik tersebut.
Menindaklanjuti hal ini, Dinas PUPRP telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero). Milky mengatakan, pihak PLN bergerak cepat melakukan langkah-langkah penanganan di lapangan. Berdasarkan informasi dari PLN Martapura, langkah lanjutan yang akan diambil adalah mengusulkan relokasi jaringan listrik tersebut kepada PLN UP3 Banjarmasin.
“Usulan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus menghindari potensi bahaya apabila terjadi pergerakan tanah lanjutan di lokasi,” jelas Milky.
Pemkab Banjar berkomitmen akan terus memantau perkembangan kondisi di lokasi sembari menunggu hasil kajian lebih lanjut dari tim ULM. Hasil uji sampel tanah dan analisis teknis tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Pemerintah daerah menargetkan solusi yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga mampu menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga keberlangsungan fungsi infrastruktur di kawasan terdampak dalam jangka panjang.