BANJARBARU — Pemerintah Kota Banjarbaru memperbanyak operasi pasar dan menggelar Gerakan Pangan Murah di sejumlah titik yang mengalami lonjakan harga. Langkah ini merespons kenaikan harga beras yang dipicu oleh melonjaknya harga gabah di tingkat produsen serta biaya distribusi yang membengkak.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga melonjaknya harga gabah. Dampak tersebut turut dirasakan Banjarbaru, khususnya pada komoditas beras yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Banjarbaru, sebagai kota dengan masyarakat heterogen, sebagian besar kebutuhan berasnya masih dipasok dari Pulau Jawa. Distribusi pasokan saat ini menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya transportasi yang dipicu mahalnya harga serta keterbatasan pasokan solar.
“Beberapa kenaikan harga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu, kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujar Lisa.
Wali Kota menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan langkah-langkah pengendalian inflasi. Selain operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, Pemkot Banjarbaru juga akan memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali,” tegasnya.
Selain fokus pada stabilitas harga pangan, Wali Kota juga meminta jajarannya mencermati perkembangan harga LPG bersubsidi 3 kilogram. Pengawasan distribusi akan diperketat apabila diperlukan agar penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, inflasi daerah dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang terjadi.