TANJUNG — Sejumlah berita ekonomi dan kesejahteraan rakyat (kesra) mewarnai Kalimantan Selatan pada Selasa (7/7). Mulai dari pengakuan masyarakat hukum adat hingga raihan predikat informatif dari Komisi Informasi (KI) Kalsel, berikut rangkumannya.
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi menjalin kerja sama dengan mitra internasional. Langkah ini diambil untuk memperkuat riset lahan basah yang menjadi salah satu ciri khas ekosistem di Kalimantan Selatan.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan. Riset lahan basah dinilai strategis mengingat luasnya wilayah rawa dan gambut di provinsi tersebut.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyerahkan empat Surat Keputusan (SK) pengakuan masyarakat hukum adat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak-hak tradisional komunitas adat di wilayah tersebut.
Pengakuan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam secara turun-temurun. Proses verifikasi dan penetapan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Kabupaten Tanah Laut berhasil meraih predikat informatif dari Komisi Informasi (KI) Kalimantan Selatan. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam membuka akses informasi publik kepada masyarakat.
Predikat ini menjadi indikator bahwa pelayanan informasi di Tanah Laut telah berjalan sesuai dengan standar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Capaian ini diharapkan dapat memotivasi daerah lain di Kalsel untuk meningkatkan transparansi.
Tim Pembina dan Penilai Adiwiyata Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas. Program Adiwiyata merupakan upaya mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
Melalui bimtek ini, para peserta dibekali pemahaman tentang kriteria penilaian dan strategi pembinaan sekolah. Hal ini penting untuk memastikan program lingkungan hidup di sekolah berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten HSS mendorong optimalisasi pajak perhotelan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Peningkatan penerimaan dari pajak perhotelan akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pemkab HSS terus melakukan sosialisasi dan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak di sektor ini semakin meningkat.