JAKARTA — Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, mengambil langkah langsung dengan menghadiri audiensi percepatan pengendalian banjir di Kementerian PUPR. Dalam forum yang digelar di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu, ia memaparkan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak untuk direalisasikan.
Audiensi dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Arnold AP Ritiauw. Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan serta para kepala daerah dari enam kabupaten di wilayah Banua Anam, yakni HST, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan Tapin.
Samsul Rizal mengusulkan empat program utama untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di HST. Pertama, pembangunan Bendungan Pancur Hanau yang diyakini mampu menampung volume air besar saat musim hujan. Kedua, pembangunan kolam regulasi sebagai buffer zone sebelum air masuk ke permukiman.
Ketiga, pembangunan kanal banjir untuk mengalihkan aliran air secara terkendali. Keempat, normalisasi tiga sungai strategis, yaitu Sungai Batang Alai, Sungai Barabai, dan Sungai Haruyan. “Infrastruktur ini menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap terjadi di Kabupaten HST,” ujar Samsul Rizal dalam paparannya.
Arnold AP Ritiauw mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara kementerian, pemprov, dan pemkab di Banua Anam. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan melalui kajian teknis secara menyeluruh. Tujuannya, menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Samsul Rizal berharap sinergi antara pusat, provinsi, dan daerah bisa mempercepat realisasi program pengendalian banjir. Menurutnya, perlindungan yang lebih baik bagi warga akan berdampak langsung pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Wilayah Banua Anam sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan rawan banjir di Kalimantan Selatan. Curah hujan tinggi dan sedimentasi sungai yang masif kerap memicu luapan air saat musim penghujan tiba. Dengan adanya usulan ini, pemerintah daerah berharap ada terobosan infrastruktur yang bisa memutus siklus banjir tahunan.