TABALONG — Barakat Tabalong Smart menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Program ini dirancang untuk menyerap langsung aspirasi warga agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di tingkat bawah.
Inisiatif ini muncul di tengah rangkaian isu pembangunan di Kalsel yang mencakup infrastruktur, kesehatan, investasi, hingga energi. Kabupaten Tabalong memilih pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga desa sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
Melalui Barakat Tabalong Smart, warga desa bisa menyampaikan kebutuhan prioritas mereka secara langsung. Pemerintah daerah kemudian menjadikannya bahan dalam perencanaan program dan alokasi anggaran.
“Kami berharap berbagai program ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat di tingkat bawah,” demikian salah satu rangkuman pernyataan dalam laporan kegiatan tersebut sebagaimana diwartakan Antara, Sabtu (04/07/2026).
Berbeda dengan program serapan aspirasi yang kerap hanya bersifat seremonial, Barakat Tabalong Smart diklaim memiliki mekanisme tindak lanjut. Setiap usulan dari desa akan diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam rencana kerja perangkat daerah.
Program ini menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan Kalsel yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat desa. Konsolidasi lintas sektor diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Rangkaian isu pembangunan di Kalimantan Selatan sepanjang Jumat (3/7/2026) juga menyoroti normalisasi Sungai Barito di Kabupaten Tapin sebagai antisipasi banjir, kerja sama layanan kesehatan antara Pemkot Banjarbaru dan RSCM, serta sosialisasi LKPM bagi pelaku usaha di Hulu Sungai Selatan.
Dari sektor energi, PLN disarankan memanfaatkan Bendungan Tapin sebagai sumber energi alternatif untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di wilayah Kalsel.
Barakat Tabalong Smart menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan partisipatif bisa berjalan beriringan dengan proyek infrastruktur dan layanan publik. Pertanyaan selanjutnya: sejauh mana aspirasi warga desa benar-benar diwujudkan dalam anggaran tahun depan?