KALIMANTAN SELATAN — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga BBM non-subsidi kini sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Artinya, tidak ada lagi bantalan APBN untuk Pertamax dan produk sejenis.
“Kalau harganya turun, ya nggak naik. Tapi kalau harganya mulai (naik) terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian,” ujar Bahlil.
Kebijakan ini langsung memicu reaksi publik. Kenaikan Pertamax dinilai menjadi beban tambahan bagi pekerja kelas menengah di perkotaan yang masih bergantung pada kendaraan pribadi akibat minimnya transportasi publik yang layak.
Di balik keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi, pemerintah menyiapkan jurus lain untuk menjaga stabilitas. Lonjakan ICP ke level USD106 otomatis membengkakkan beban subsidi dan kompensasi energi nasional hingga di atas Rp200 triliun. Untuk menutup tambahan defisit Rp100-150 triliun tanpa mengubah APBN, Kementerian ESDM mengambil langkah agresif.
Bahlil mengungkapkan, Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai produsen batu bara terbesar dunia. Pemerintah memangkas kuota produksi global melalui instrumen RKAB, sehingga harga komoditas naik.
“Suplai batubara dunia itu 43 persen dari Indonesia, total dagang global 1,3 miliar ton dan kita pasok 530 juta ton. Selama ini harga dikendalikan orang lain, kita bodoh atau pintar? Maka saya pangkas kuota di RKAB, kita tata. Begitu suplai berkurang, harga batubara dunia naik. Dari penataan ini saja, kita bisa menambah Rp30 triliun PNBP sektor pertambangan,” cetus Bahlil dalam sebuah podcast, Rabu (10/6).
Selain batu bara, pemerintah juga mengandalkan windfall profit dari selisih keekonomian lifting minyak mentah dalam negeri yang mencapai 610.000 barel per hari. Saat ICP di level USD100, nilai ekonomi produksi domestik melesat dari USD10,8 miliar menjadi USD17,6 miliar. Surplus internal tercatat sebesar USD7 miliar, setara Rp119 triliun (kurs Rp17.000 per dolar AS).
Dana segar hasil pengelolaan komoditas ini diklaim mencapai total Rp150 triliun. Uang tersebut langsung dialokasikan untuk menyubstitusi biaya impor minyak mentah Pertamina.
“Uang hasil penataan batubara, nikel, dan kenaikan nilai lifting dalam negeri itulah yang kita pakai untuk membeli minyak dari luar. Jadi rakyat tetap terlindungi, daya beli terjaga, dan stabilitas ekonomi nasional tetap aman dari guncangan harga dunia,” kata Bahlil.
Meski begitu, pemerintah dihadapkan pada ancaman baru: melebarnya disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mendorong konsumen mampu beralih ke BBM bersubsidi. Bahlil mengakui fenomena ini tidak boleh dibiarkan agar subsidi energi tetap tepat sasaran.
“Presiden mengarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat. Kalau ada yang tanya kenapa harga tidak dinaikkan, saya balik tanya: kok suka banget melihat rakyat menderita? Caranya adalah mengamankan penambahan subsidi tanpa merombak postur APBN ke DPR, yaitu mencari pendapatan lain,” pungkasnya.