BANJARMASIN — APJI Kalimantan Selatan kini memiliki struktur organisasi yang lebih kuat setelah melantik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima daerah secara serentak. Kelima daerah tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar (Martapura).
Ketua APJI Kalsel, H. Aftahudin, menyatakan bahwa keberadaan pengurus di lima daerah ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan UMKM, terutama di sektor kuliner, restoran, kafe, katering, hingga penyedia tenda dan jasa pendukung lainnya.
"UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar yang kerap terdampak fluktuasi nilai tukar, pelaku UMKM lebih fokus pada aktivitas ekonomi harian dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Salah satu agenda utama yang mengemuka dalam pelantikan ini adalah percepatan sertifikasi halal bagi produk kuliner. Aftahudin menjelaskan bahwa biaya sertifikasi mandiri bisa mencapai jutaan rupiah, namun pemerintah menyediakan fasilitas dan pendampingan khusus bagi UMKM.
"Sosialisasi dan fasilitasi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM memahami manfaat serta prosedur pengurusannya," kata Aftahudin.
Plh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Aneka Linda Wati, menyambut positif kehadiran APJI sebagai mitra baru. Menurutnya, program prioritas Pemprov Kalsel saat ini adalah "Kalsel Halal" yang mendorong seluruh produk kuliner dan jasa boga memiliki sertifikasi halal.
"Kami sangat senang dapat hadir dalam kegiatan ini. APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah," ujar Linda.
Dinas Koperasi dan UKM Kalsel tidak hanya membuka pintu untuk sertifikasi halal. Linda menegaskan bahwa kerja sama juga mencakup peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi, hingga pemasaran produk.
"Apabila APJI mengumpulkan anggotanya dan mengajukan permohonan kepada kami, tentu kami siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan terkait program-program tersebut," katanya.
Langkah ini dinilai penting karena sektor UMKM dianggap memiliki ketahanan yang cukup kuat di tengah gejolak ekonomi global. Aftahudin menambahkan, penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi di daerah.
Dengan terbentuknya kepengurusan di lima daerah, APJI Kalsel menargetkan perluasan keanggotaan dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha jasa boga. Fokus utama ke depan adalah memastikan seluruh anggota memahami prosedur sertifikasi halal dan memanfaatkan program fasilitasi dari pemerintah provinsi.
Sinergi antara asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Selatan, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor kuliner yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal.