KALIMANTAN SELATAN — Paz mengumumkan pemotongan gaji tersebut dalam pidato publik di tengah tekanan politik yang semakin memuncak. Sebelum dipotong, gaji bulanan Presiden Bolivia mencapai 24.978 boliviano (sekitar Rp64,7 juta) atau batas maksimum gaji pejabat publik di negara itu. Kini gajinya menyusut menjadi 12.489 boliviano (setara Rp32,3 juta).
Sejak awal Mei, kelompok masyarakat adat, pekerja tambang, guru, dan buruh pabrik melakukan blokade jalan secara masif. Aksi ini tidak hanya memutus jalur transportasi, tetapi juga menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, dan pasokan medis di kota-kota besar. Pasar dan rumah sakit ikut lumpuh.
Para pengunjuk rasa menuntut pembatalan kebijakan penghematan yang dinilai memicu kenaikan biaya hidup. Namun, Paz bersikukuh mempertahankan pemangkasan anggaran dan pengurangan subsidi bahan bakar sebagai langkah yang diperlukan untuk menstabilkan ekonomi Bolivia.
Keputusan pemotongan gaji datang hanya 24 jam setelah dialog yang sangat dinantikan antara pemerintah dan pemimpin masyarakat adat berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintahan Paz berulang kali menyatakan bahwa mantan presiden Evo Morales berada di balik kekacauan sosial ini, dengan menuduhnya memanfaatkan serikat pekerja untuk kembali berkuasa.
Morales sebelumnya dilarang secara hukum untuk mengikuti pemilu 2025 yang dimenangkan Paz.
Paz mulai menjabat pada akhir 2025 dengan agenda membongkar dua dekade kebijakan ekonomi kiri yang diterapkan pendahulunya, Evo Morales dan Luis Arce. Ia mengalihkan pendekatan pemerintahannya ke Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta, sambil secara bertahap menjauh dari serikat pekerja yang memiliki pengaruh besar di Bolivia.
“Presiden, bersama para menteri, telah mengambil keputusan - sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami bagi negara - untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen,” kata Paz dalam pidato publiknya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya langsung meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz. Namun, hingga saat ini, tuntutan utama demonstran untuk pembatalan kebijakan penghematan belum juga dipenuhi pemerintah.