BANJARMASIN — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi tenaga fasilitator lapangan bidang sanitasi. Kegiatan ini berlangsung di Banjarmasin dan diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Para fasilitator ini merupakan ujung tombak program sanitasi di tingkat desa dan kelurahan. Mereka bertugas mendampingi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan infrastruktur sanitasi seperti jamban sehat dan sistem air limbah domestik.
Kepala Dinas PUPR Kalsel melalui pejabat yang mewakili menyebut bahwa kapasitas fasilitator harus terus diperbarui seiring dengan target pemerintah daerah. Targetnya, akses sanitasi layak di Kalsel bisa mencapai 90 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Bimbingan teknis ini tidak hanya membahas aspek konstruksi. Peserta juga dibekali teknik komunikasi dan pendekatan sosial agar mampu mengubah perilaku masyarakat dalam hal buang air besar sembarangan atau pengelolaan sampah rumah tangga.
“Fasilitator harus bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Bukan sekadar membangun, tapi juga mengedukasi,” ujar salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, peserta diajarkan cara memanfaatkan data berbasis masyarakat untuk menentukan prioritas lokasi intervensi. Setiap desa memiliki karakteristik dan masalah sanitasi yang berbeda, sehingga pendekatannya pun tidak bisa disamaratakan.
Dengan adanya fasilitator yang terlatih, program pembangunan sanitasi diharapkan lebih tepat sasaran. Warga di daerah terpencil yang selama ini kesulitan mengakses jamban sehat atau air bersih bisa mendapatkan pendampingan langsung.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kalsel untuk menekan angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi yang buruk selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya kasus diare pada balita di beberapa kabupaten.
Setelah mengikuti bimbingan teknis, para fasilitator akan langsung diterjunkan ke desa-desa sasaran. Dinas PUPR Kalsel akan memantau kinerja mereka secara berkala dan memberikan supervisi teknis jika ditemukan kendala di lapangan.
Program ini juga akan bersinergi dengan dinas kesehatan dan badan perencanaan pembangunan daerah agar tidak tumpang tindih dengan program serupa dari instansi lain. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan sanitasi di Kalimantan Selatan.