BANJARMASIN — Meski harga resmi Bio Solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih bertahan di angka Rp6.800 per liter, kenyataan di lapangan berkata lain. Di sejumlah titik, solar bersubsidi sulit ditemukan, memaksa para pengusaha jasa penggilingan padi mencari alternatif dari pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal.
Kenaikan harga ini langsung membebani ongkos produksi. Jika biasanya biaya operasional bisa ditekan dengan solar bersubsidi, kini para pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam untuk setiap karung beras yang dihasilkan.
Di tingkat pengecer, harga Bio Solar non-SPBU dilaporkan mencapai Rp9.000 per liter atau lebih. Selisih lebih dari Rp2.000 per liter ini menjadi beban tambahan yang signifikan bagi penggilingan padi yang beroperasi setiap hari.
“Kami terpaksa beli dari pengecer. Kalau tidak, mesin berhenti dan orderan dari petani atau pedagang beras jadi tertunda,” ujar seorang pengusaha penggilingan di Banjarmasin, pekan lalu.
Dampak dari lonjakan biaya ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok beras di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Jika penggilingan mengurangi jam operasi, pasokan beras ke pasar-pasar tradisional bisa berkurang.
Seorang pengusaha lainnya mengaku terpaksa menaikkan tarif jasa giling untuk menutup selisih harga solar. “Kami sudah tidak bisa menahan lagi. Ongkos naik terus, sementara harga jual beras di pasar belum tentu naik,” katanya.
Para pengusaha berharap ada solusi cepat dari pemerintah kota maupun Pertamina. Kelangkaan solar subsidi di SPBU dinilai menjadi akar masalah yang harus segera diurai, terutama menjelang musim panen raya yang biasanya meningkatkan permintaan jasa penggilingan.
Mereka meminta agar distribusi Bio Solar bersubsidi di Banjarmasin diperketat dan kuota untuk sektor usaha kecil seperti penggilingan padi ditambah. “Kami butuh kepastian pasokan, bukan malah harus berebut atau membeli dengan harga mahal,” tegasnya.
Belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin terkait keluhan ini. Namun, para pengusaha berencana mengadukan persoalan ini ke asosiasi penggilingan padi setempat agar bisa disampaikan ke pemangku kepentingan yang lebih tinggi.
Jika tidak segera diatasi, pembengkakan biaya operasional ini dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga beras di tingkat konsumen dalam waktu dekat.