BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menekan laju inflasi daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Data terbaru menunjukkan angka inflasi Kalsel pada April 2026 mencapai 3,67 persen, turun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya.
Capaian ini menggeser posisi Kalsel di tingkat nasional. Pada Maret lalu, inflasi 3,84 persen menempatkan provinsi berjuluk Bumi Lambung Mangkurat itu di urutan kedua secara nasional. Kini, peringkatnya membaik ke posisi keenam.
Keberhasilan ini dibahas dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (18/5/2026). Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setdaprov Kalsel H Idris menyebut intervensi pasar menjadi kunci utama.
“Alhamdulillah, sampai April lalu inflasi kita berada di angka 3,67 persen. Sebelumnya pada Maret mencapai 3,84 persen, yang sempat menempatkan Kalsel di urutan kedua nasional. Sekarang posisi kita membaik ke peringkat enam nasional,” ujar Idris.
Menurut Idris, sinergi antara Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan instansi vertikal terkait berfokus pada dua hal: menjaga stabilitas harga dan menjamin kelancaran pasokan komoditas di pasar. Pendekatan ini dinilai efektif menekan gejolak harga barang pokok.
Selain inflasi yang terkendali, performa ekonomi Kalsel juga menunjukkan catatan positif. Data makro terbaru mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,67 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di angka 5,61 persen.
“Ini menjadi indikator kuat bahwa kondisi perekonomian daerah kita terus bergerak ke arah yang lebih baik,” tambah Idris.
Meski demikian, TPID diminta tetap waspada terhadap potensi lonjakan harga ke depan. Idris mengingatkan dua faktor risiko utama: perayaan hari besar keagamaan yang biasanya mendorong peningkatan permintaan, serta dampak fenomena El Nino di Pulau Jawa yang berpotensi mengganggu pasokan pangan ke Kalsel.
Pada akhir paparannya, Idris mengimbau warga Kalimantan Selatan untuk lebih bijak mengatur pengeluaran rumah tangga. Perubahan perilaku belanja dari konsumtif menjadi produktif dinilai dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Langkah antisipasi ini menjadi penting mengingat tekanan inflasi kerap meningkat saat momentum hari besar keagamaan. Pemerintah daerah pun terus memantau pergerakan harga dan memastikan pasokan bahan pokok tetap aman.