BARABAI — Pengawasan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menemukan adanya pelanggaran penggunaan barcode pada kendaraan. Polres HST bersama instansi terkait melakukan monitoring di SPBU Gambah, SPBU Sungai Rangas, dan SPBU Kapuh pada Kamis (14/5/2026).
Hasilnya, petugas menemukan satu kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai dengan barcode yang terdaftar. Akibatnya, kendaraan tersebut tidak dapat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU yang dikunjungi.
Meski ada temuan pelanggaran, stok BBM di ketiga SPBU yang diperiksa dinilai masih aman. Di SPBU Gambah, tersedia Bio Solar sebanyak 15.886 liter, Pertalite 16.446 liter, Pertamax 7.238 liter, dan Dexlite 7.716 liter.
Sementara di SPBU Sungai Rangas, stok Bio Solar tercatat 4.510 liter, Pertalite 10.612 liter, Pertamax 19.479 liter, Pertamax Turbo 6.390 liter, dan Pertamina Dex 1.784 liter. Di SPBU Kapuh, Bio Solar tersedia 10.433 liter, Pertalite 10.637 liter, Pertamax 6.157 liter, Pertamax Turbo 5.077 liter, dan Dexlite 5.537 liter.
Dalam kegiatan tersebut, petugas mengingatkan pengawas SPBU untuk terus mengawasi penyaluran BBM sesuai ketentuan. Tujuannya untuk mengantisipasi penyalahgunaan maupun pengisian berulang yang merugikan masyarakat.
Kapolres HST, AKBP Jupri JHP Tampubolon, menegaskan bahwa monitoring ini merupakan bentuk pengawasan bersama. “Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan penyaluran BBM, khususnya Bio Solar subsidi, berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau pihak SPBU agar lebih selektif dalam melayani pengisian BBM guna mencegah penyalahgunaan barcode. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat diminta tetap berjalan tertib, aman, dan lancar.
Dari total 12 SPBU di wilayah Kabupaten HST, sebanyak 9 SPBU menyediakan BBM subsidi jenis Bio Solar. Kapolres HST menambahkan, pengawasan bersama instansi terkait akan terus dilakukan agar ketersediaan BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan mematuhi aturan dalam pembelian BBM subsidi sehingga distribusinya benar-benar tepat sasaran,” tutup AKBP Jupri JHP Tampubolon.