BARABAI — Rencana implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mendapat sorotan dari masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Program nasional ini diharapkan tidak dipukul rata, melainkan memiliki prioritas khusus bagi wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Saniah, salah seorang warga HST, mengemukakan bahwa efektivitas program MBG akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran di wilayah 3T. Menurutnya, kawasan terpencil di Kalimantan Selatan masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti kemiskinan dan keterbatasan fasilitas pendukung kesehatan yang memadai.
Kondisi geografis dan ekonomi di wilayah tertinggal membuat akses terhadap bahan pangan bergizi menjadi tantangan berat bagi orang tua. Saniah menilai, jika pemerintah memusatkan perhatian pada daerah-daerah tersebut, dampak positif terhadap kualitas hidup anak akan lebih terasa secara nyata.
"Program MBG akan lebih efektif apabila diprioritaskan untuk wilayah 3T karena daerah tersebut masih menghadapi persoalan akses pangan bergizi, kemiskinan, dan keterbatasan fasilitas yang cukup besar," ujarnya saat memberikan tanggapan baru-baru ini.
Ia menambahkan bahwa intervensi gizi di wilayah pelosok merupakan kunci utama dalam memutus rantai masalah kesehatan anak. "Fokus pada wilayah 3T dapat membantu mengurangi angka stunting dan ketimpangan kualitas hidup anak-anak di daerah terpencil," lanjut Saniah.
Selain soal distribusi, aspek pengawasan menjadi poin krusial yang disoroti warga. Tanpa sistem kontrol yang kuat dari pemerintah daerah maupun pusat, dikhawatirkan bantuan tersebut tidak sampai ke tangan penerima manfaat dalam kondisi yang layak atau jumlah yang tepat.
"Pelaksanaan program juga perlu diawasi agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan tidak hanya bersifat simbolis," tegasnya.
Kekhawatiran mengenai adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari program sosial juga menjadi catatan penting. Saniah berharap pemerintah memastikan rantai distribusi aman dari praktik penyelewengan.
"Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, sehingga bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tutupnya.