KALIMANTAN SELATAN — Pemerintah menargetkan belanja negara dalam RAPBN 2027 menembus Rp 4.000 triliun, level tertinggi dalam sejarah Indonesia. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan anggaran raksasa itu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu modal manusia, bukan sekadar menambah volume belanja.
Angka Rp 4.000 triliun itu disampaikan Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9). Ia menyebut lonjakan belanja membawa tanggung jawab lebih besar karena setiap rupiah harus terbukti berdampak ke perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai pembanding, total belanja negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842 triliun, sementara Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di kisaran Rp 25.000 triliun. Artinya, porsi belanja pemerintah hanya sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional.
Lima Bidang yang Jadi Sasaran Belanja
Suahasil merinci bidang yang perlu menjadi prioritas belanja negara. Kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial masuk daftar teratas, disusul pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
“Belanja negara harus bisa menyentuh titik-titik yang meningkatkan mutu modal manusia,” kata Suahasil.
Ia mengibaratkan APBN seperti titik akupunktur. Belanja pemerintah harus diarahkan ke titik yang dipilih cermat agar dampaknya menjalar ke sektor lain, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Sinergi APBN, Danantara, dan Kebijakan Moneter
Pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN sebagai satu-satunya sumber pertumbuhan. Suahasil menuturkan, sinergi antara APBN, Danantara, kebijakan moneter, dan sektor keuangan menjadi kunci mendorong ekonomi lebih luas.
“Bagaimana membuat Rp 3.800 triliun bisa mendorong household consumption, bisa menjadi katalis untuk investasi, bisa mendorong ekspor, dan juga melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.
Target pertumbuhan ekonomi yang dibidik pemerintah sebesar 6% pada 2027. Untuk mencapainya, pertumbuhan investasi perlu berada di sekitar 7% atau lebih.
Defisit 2,4% dan Tekanan Kredibilitas APBN
RAPBN 2027 dirancang dengan defisit 2,4% terhadap PDB. Angka itu lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85% dari PDB, lebih tinggi dari desain awal 2,68%.
Suahasil menegaskan pemerintah tetap menjaga kredibilitas APBN di tengah peningkatan kebutuhan belanja. Peningkatan belanja harus dibarengi efisiensi dan ketepatan sasaran.
“Program peningkatan produktivitas, program kesehatan, program pendidikan, program untuk memberikan perlindungan sosial, program untuk memastikan konektivitas infrastruktur,” kata Suahasil.
Apa Artinya bagi Pelaku Pasar
Bagi investor, arah belanja Rp 4.000 triliun membuka peluang di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi prioritas. Namun disiplin defisit di level 2,4% PDB menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan menggenjot belanja tanpa kendali.
Suahasil menyebut target pertumbuhan 6% sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi berbagai elemen perekonomian. “Karena itu kemudian berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama,” tuturnya.
