Banpres Karhutla Rp10 Miliar di HSU Terkendala Regulasi, 240 APD dan 100 Alkon Relawan Damkar Belum Pasti

Penulis: Budi Santoso  •  Jumat, 13 November 2026 | 07:01:31 WIB
Bupati HSU H Sahrujani menerima perwakilan relawan Damkar dan BPK Swasta untuk membahas dukungan Banpres Karhutla.

AMUNTAI — Harapan ratusan relawan pemadam kebakaran swasta di Hulu Sungai Utara untuk mendapat dukungan Banpres Karhutla belum menemui titik terang. Persoalan regulasi dan mekanisme penganggaran jadi penghalang utama, meski Pemkab HSU sudah mengupayakan sejumlah alternatif. Pembahasan itu terungkap dalam pertemuan Bupati HSU H Sahrujani bersama perwakilan relawan Damkar dan Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Swasta HSU di ruang kerja bupati.

Mengapa Dana Rp10 Miliar Tidak Bisa Langsung Disalurkan

Sahrujani menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa menyalurkan anggaran langsung kepada organisasi atau kelompok relawan tanpa landasan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Setiap bentuk bantuan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tata cara penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan anggaran.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian insentif dengan laporan pertanggungjawaban berdasarkan kejadian atau kegiatan tertentu. Namun opsi itu belum final karena harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Batas 31 Desember Jadi Kendala Tersendiri

Dana Banpres tersebut harus direalisasikan paling lambat 31 Desember. Masalahnya, pencairan baru tersedia ketika aktivitas kebakaran hutan dan lahan di HSU hampir tidak terjadi lagi. Situasi itu membuat waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran semakin sempit.

Alternatif pergeseran anggaran melalui APBD Perubahan juga belum sepenuhnya memungkinkan. Proses administrasinya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 10 hari dan berpotensi memengaruhi penyerapan anggaran daerah.

100 Alkon dan 240 APD Masih Diupayakan

Di tengah kendala tersebut, Pemkab HSU tetap mencari skema dukungan lain untuk memenuhi kebutuhan operasional relawan. Salah satu yang dibahas adalah pengadaan 100 unit alat pemadam kebakaran (alkon) beserta perlengkapannya.

Dari jumlah itu, sebanyak 42 unit direncanakan untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana (Destana). Pemerintah daerah juga memperjuangkan pengadaan 240 unit alat pelindung diri (APD) guna meningkatkan keselamatan relawan saat bertugas di lapangan.

Mekanisme realisasi dan distribusi bantuan masih perlu dibahas lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan sebanyak mungkin kelompok relawan.

Posko Komando Kebakaran Diusulkan Naik Anggaran

Sahrujani juga menyampaikan komitmen untuk mengupayakan peningkatan alokasi anggaran Posko Komando Kebakaran (Poskong) melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2027. Upaya itu diharapkan menjadi bentuk dukungan berkelanjutan pemerintah daerah terhadap operasional relawan pemadam kebakaran di HSU.

"Pemerintah daerah ingin memberikan dukungan terbaik kepada seluruh relawan. Namun, setiap kebijakan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku," kata Sahrujani.

Ia berharap solusi yang ditempuh tidak hanya bermanfaat bagi relawan, tetapi juga memiliki dasar hukum kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak.

Relawan Minta Koordinasi Berlanjut ke Langkah Konkret

Perwakilan Predam Kabupaten HSU, Vicky, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sahrujani yang telah menerima perwakilan relawan Damkar dan BPK Swasta untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pertemuan itu menjadi kesempatan penting bagi relawan untuk menyuarakan kebutuhan, terutama dukungan sarana, prasarana, dan perlengkapan keselamatan dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Ia berharap koordinasi tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi berlanjut pada langkah konkret untuk meningkatkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap relawan Damkar. Pertemuan itu sekaligus menjadi jalan mencari solusi atas pemanfaatan dana Banpres Karhutla agar dukungan bagi relawan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.

Reporter: Budi Santoso
Sumber: cakrawalainews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top