KALIMANTAN SELATAN — Ambisi pemerintah di sektor energi terbarukan resmi dilempar ke publik. Dalam acara groundbreaking di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Prabowo menegaskan target pembangunan PLTS 100 GWp harus tuntas dalam tiga tahun. Ia bahkan membayangkan proyek ini bisa rampung lebih cepat bila seluruh kementerian dan lembaga terkait bekerja sesuai target.
"Kita tidak main-main, target kita adalah 100 Gigawatt dalam tiga tahun," ujar Prabowo dalam siaran langsung, Selasa (25/8).
Skala proyek ini memang jauh dari sekadar seremonial. Prabowo sendiri membandingkannya dengan total kapasitas pembangkit listrik nasional yang sudah beroperasi selama puluhan tahun. "Seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruhnya, dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semuanya 88 gigawatt. Kita akan bangun 100 gigawatt," jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan kebutuhan investasi proyek ini mencapai US$ 73 miliar atau setara Rp 1.140 triliun. Dari suntikan dana sebesar itu, pemerintah memproyeksikan dua dampak langsung: efisiensi subsidi Rp 73,9 triliun per tahun dan penyerapan 5,52 juta tenaga kerja.
Dari sisi lingkungan, program ini dirancang menekan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi dari penurunan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp 6,31 triliun.
Pemerintah membuka keran partisipasi badan usaha melalui skema Independent Power Producer (IPP). Bahlil menegaskan, proyek akan diberikan ke pengembang swasta jika harga yang ditawarkan kompetitif. Namun, bila tidak ada investor yang berminat, pemerintah siap mengambil alih pengerjaan melalui Danantara.
"Kita akan mengambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah melalui Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau," kata Bahlil.
Program PLTS 100 GW juga diarahkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di sektor kelistrikan. Bahlil mencatat, masih ada sekitar 12,6 GW pembangkit listrik yang mengandalkan BBM, dengan konsumsi minyak setara 230 ribu hingga 250 ribu barel per hari.
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong masuknya energi surya ke daerah-daerah yang masih memakai pembangkit listrik tenaga diesel. "Kalau ini mampu kita lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional," ujarnya.
Peluncuran program ini ditandai dengan 14 proyek PLTS pertama yang tersebar di berbagai daerah. Total kapasitasnya mencapai 5.216 MWp atau 5,2 GWp dengan nilai investasi sekitar US$ 7,7 miliar (Rp 135 triliun).
Enam proyek sudah disiapkan masuk tahap tender, antara lain PLTS Terapung Jatiluhur (1.688 MWp), PLTS Terapung Cirata (1.250 MWp), dan PLTS Terapung Jatigede (636 MWp). Sementara itu, sejumlah proyek lain seperti PLTS Banyuwangi, PLTS Pasuruan, dan PLTS Terapung Gajah Mungkur sudah masuk tahap konstruksi.
Program ini juga menyentuh daerah terpencil melalui proyek PLTS Desa Sembu yang dirancang melistriki 44 keluarga atau sekitar 200 jiwa.
Dengan target yang lebih besar dari total pembangkit eksisting, program ini menempatkan Indonesia pada posisi baru dalam peta transisi energi global. Pertanyaannya kini, mampukah eksekusi mengikuti ambisi?