KALIMANTAN SELATAN — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan jajaran Kepala BP BUMN di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pertemuan ini menjadi titik tolak percepatan sejumlah agenda strategis, mulai dari penyempurnaan aturan perpajakan hingga penuntasan skema pengelolaan proyek kereta cepat senilai Rp 79 triliun itu.
"Prosesnya akan kita percepat. Mudah-mudahan pertengahan September proses pengalihan pengelolaan KCJB sudah selesai," ujar Purbaya kepada wartawan seusai pertemuan.
Alih kelola KCJB tidak serta-merta membebani kas negara. Kemenkeu bakal menugaskan entitas khusus atau special mission vehicle (SMV) di bawah koordinasinya untuk menjalankan operasional harian. Dengan struktur ini, keberlanjutan proyek yang menghubungkan Jakarta dan Bandung sepanjang 142,3 kilometer itu diharapkan terjaga.
Purbaya menegaskan, sinergi ketat antara Kemenkeu dan BP BUMN menjadi kunci agar pembenahan korporasi pelat merah berjalan lincah. "Kita mendukung proses transformasi agar BUMN tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, pertumbuhan tersebut juga akan memberikan manfaat bagi negara dan semakin memperkuat kondisi fiskal," tegasnya.
Selain KCJB, duet Kemenkeu-BP BUMN juga menyepakati percepatan regulasi perpajakan yang lebih kondusif. Aturan ini disiapkan untuk memberi kepastian hukum saat perusahaan-perusahaan seperti PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan konsolidasi maupun restrukturisasi bisnis.
Bagi pengguna KCJB, kepastian pengelolaan berarti kelangsungan layanan dan jadwal operasi tidak terganggu. Bagi negara, struktur SMV memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan fiskal. Langkah ini juga menjawab kebutuhan pendanaan jangka panjang yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar.
Dalam pertemuan yang sama, dibahas pula penataan mekanisme pendanaan komitmen pemerintah pada proyek strategis nasional lainnya. Sumbatan regulasi antarlembaga menjadi fokus pembenahan agar eksekusi kebijakan di lapangan tepat waktu dan akuntabel.
Purbaya menekankan, kolaborasi ini adalah bagian dari ikhtiar membentuk BUMN yang lebih sehat, produktif, dan berkontribusi maksimal bagi kas negara. Prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dan kehati-hatian tetap menjadi pegangan utama dalam setiap keputusan.
Dengan koordinasi yang kian padu, pemerintah optimistis seluruh agenda strategis BUMN selesai sesuai jadwal. Ke depan, publik akan melihat wajah baru BUMN yang lebih efisien dan mampu bersaing, sekaligus menjadi penyumbang dividen andal bagi negara.