BANJARMASIN — PT Bank Kalsel tidak lagi hanya melayani tabungan dan kredit konvensional. Bank milik Pemprov Kalimantan Selatan itu kini serius menggarap layanan valuta asing dengan menggandeng Bank Victoria sebagai mitra pengembangan.
Direktur Utama Bank Kalsel H Fachrudin mengungkapkan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang memperkuat posisi bank di sektor perdagangan internasional. "Kita akan belajar dengan Bank Victoria untuk pengembangan Bank Kalsel sebagai bank devisa," ujarnya di sela rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu.
Fachrudin berharap transfer pengetahuan dari Bank Victoria dapat mempercepat kesiapan sumber daya manusia dan sistem teknologi Bank Kalsel. Pada gilirannya, layanan bank devisa diharapkan memberi manfaat langsung bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kalsel, khususnya para eksportir dan importir lokal.
Bank Kalsel menargetkan status bank devisa resmi beroperasi pada 17 Juni 2026. Pemilihan tanggal itu bertepatan dengan momentum Tahun Baru Islam, Muharram 1448 Hijriah. Target ini sekaligus menjadi penanda transformasi BPD tertua di Kalimantan itu setelah 62 tahun berdiri.
PT Bank Kalsel awalnya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan berdiri pada 25 Maret 1964. Sahamnya dimiliki oleh Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten/kota di provinsi setempat.
Sebagai BUMD, Bank Kalsel memiliki visi menjadi bank yang kuat, kompetitif, dan terpercaya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Misi utamanya adalah menjadi penggerak perekonomian daerah, memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta menyediakan layanan perbankan berkualitas.
Saat ini, produk Bank Kalsel mencakup layanan tabungan, kredit atau pinjaman, serta layanan khusus seperti Tabungan Banua, Kredit Multiguna Plus, dan Layanan Devisa. Dengan status bank devisa, layanan valuta asing diyakini akan semakin kompetitif.
Pembahasan kerja sama ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel dengan sejumlah BUMD. Rapat yang awalnya dipimpin Wakil Ketua Komisi H Suripno Sumas kemudian dilanjutkan Sekretaris Komisi II Hani Jahrian karena Suripno mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel pada waktu bersamaan.
Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel Tahun 2027. Langkah Bank Kalsel menjadi bank devisa dinilai sejalan dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa keuangan.