KOTABARU — Reses yang digelar di balai desa Gunung Ulin itu menjadi ajang dialog langsung antara legislator dan konstituen. Abdul Kadir menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan dan anggaran daerah, sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam forum yang diisi dengan sesi tanya jawab tersebut, sejumlah perwakilan warga menyampaikan kebutuhan pokok yang belum terpenuhi. Ketua RT 5, misalnya, mengusulkan pengadaan tiang listrik yang hingga kini belum terealisasi, serta mengeluhkan kondisi kabel listrik yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga.
Ketua RT 4, Kalsum, menyuarakan aspirasi terkait peremajaan pipa air bersih untuk warga dan pembangunan musala Miftahul Jannah yang belum rampung. Dua usulan ini menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat.
Dari sektor pendidikan dan kesehatan, perwakilan PAUD Al Azhar Umi meminta pengadaan sarana administrasi kantor. Sementara itu, kader posyandu mengusulkan peremajaan alat kesehatan yang sudah mulai usang.
Seluruh usulan yang terkumpul akan dibawa ke DPRD Kotabaru untuk diperjuangkan dalam rapat pembahasan program pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Abdul Kadir, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, menekankan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap anggota dewan. "Saya ingin mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. Semua aspirasi akan kami tindaklanjuti dan dibahas bersama pemerintah daerah," ujarnya di Kotabaru, Senin.
Ia juga mendorong warga untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dengan mengusulkan kebutuhan riil bersama. Menurutnya, program yang lahir dari aspirasi langsung masyarakat akan memberikan manfaat maksimal.