MARTAPURA — Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI Barakat Mandiri Sejahtera menjadi titik krusial bagi nasib koperasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Rapat yang digelar di Guest House Sultan Sulaiman itu dihadiri oleh perwakilan pengurus, anggota, serta unsur pembina dari dinas terkait.
Pemerintah Kabupaten Banjar menempatkan RALB ini sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan organisasi sekaligus memulihkan hak-hak anggota yang sempat terkatung-katung. “Kami ingin koperasi ini kembali sehat dan dipercaya oleh para anggotanya,” ujar salah satu perwakilan Pemkab Banjar dalam sambutannya.
RALB difokuskan pada pembenahan tata kelola internal koperasi. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi evaluasi kinerja pengurus lama, penyusunan rencana kerja baru, serta mekanisme pengembalian simpanan dan sisa hasil usaha anggota.
Forum ini juga menjadi ajang bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung. Sejumlah anggota mengaku sudah lama menunggu kepastian atas hak mereka yang sempat mandek akibat persoalan administrasi dan manajemen.
Pemkab Banjar memastikan bahwa pemulihan hak anggota menjadi prioritas utama dalam proses penyelamatan koperasi ini. Data sementara menunjukkan sekitar 1.200 anggota terdaftar di KPRI Barakat Mandiri Sejahtera, dengan total simpanan yang belum sepenuhnya tertagih.
Belum ada angka pasti soal total kerugian atau simpanan yang belum dikembalikan. Namun, forum RALB diharapkan mampu menghasilkan peta jalan yang jelas agar hak-hak anggota bisa segera direalisasikan secara bertahap.
Hasil RALB nantinya akan menjadi dasar bagi pengurus baru untuk menjalankan roda organisasi secara transparan dan akuntabel. Pemkab Banjar berkomitmen mengawal proses ini agar koperasi tidak lagi terjerat masalah serupa di masa mendatang.
“Kami tidak ingin kasus ini terulang. Ke depan, pengawasan akan diperketat dan laporan keuangan harus rutin disampaikan ke anggota,” tambah perwakilan Pemkab Banjar.
KPRI Barakat Mandiri Sejahtera sendiri merupakan koperasi pegawai yang sudah lama beroperasi di lingkungan Pemkab Banjar. Keberadaannya diharapkan kembali menjadi pilar ekonomi bagi para anggotanya setelah melalui masa sulit dalam beberapa waktu terakhir.