AMUNTAI — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mencari formula baru untuk menekan angka kemiskinan. Wakil Bupati Hero Setiawan menekankan bahwa pendekatan lama yang bersifat karitatif harus segera digantikan dengan program pemberdayaan yang konkret.
"Kita tidak bisa terus menerus memberikan bantuan tanpa ada perubahan fundamental. Inovasi pelayanan publik dan penguatan kewirausahaan adalah dua sektor yang harus kita dorong bersama," ujar Hero Setiawan dalam sambutannya.
Hero menilai, birokrasi yang rumit seringkali menjadi penghambat bagi warga miskin untuk mengakses bantuan sosial atau program usaha. Dengan menyederhanakan prosedur dan memanfaatkan teknologi, pemerintah daerah berharap warga bisa lebih mudah mendapatkan haknya.
Ia mencontohkan, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM harus bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan hari. "Kalau urusan administrasi berbelit, semangat warga untuk berusaha langsung padam," tambahnya.
FGD yang dihadiri oleh perangkat daerah dan akademisi ini juga menyoroti pentingnya pendampingan usaha. Hero mendorong agar program-program pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pemberian modal, melainkan juga pelatihan dan akses pasar.
Menurutnya, warga miskin di HSU perlu didorong untuk menjadi pelaku usaha mikro. Mereka harus bisa memproduksi barang atau jasa yang memiliki nilai jual, bukan sekadar menjadi konsumen bantuan.
Hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan. Pihaknya juga akan mengkaji ulang skema bantuan sosial yang selama ini berjalan agar lebih tepat sasaran.
"Kami akan evaluasi data penerima bantuan. Jangan sampai ada warga yang mampu justru masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar miskin terlewat," tegas Hero.
Pemerintah Kabupaten HSU menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. FGD ini menjadi salah satu langkah awal untuk mencapai target tersebut.