PARINGIN — Kepala Disdukcapil Balangan Andi Firmansyah mengatakan, penandatanganan PKS itu menjadi langkah penting dalam mendukung tugas BPBD, khususnya saat pendataan masyarakat yang menjadi korban bencana. Ia meyakini akses data yang valid akan sangat membantu proses penanganan darurat di lapangan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, ada dua manfaat utama yang langsung dirasakan instansinya.
“Pertama aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD melalui kegiatan jemput bola dan kedua yaitu pemberian akses melalui PKS untuk pemanfaatan data kependudukan yang lebih rinci dan detail,” tutur Rahmi di Paringin, Kamis.
Dengan akses data kependudukan yang lebih rinci, BPBD Balangan bisa mengidentifikasi jumlah pasti warga terdampak, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Data ini krusial dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
“Kerja sama itu bertujuan untuk mempercepat pendataan korban bencana serta mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih responsif, akurat dan berbasis data yang valid,” kata Andi Firmansyah.
Selain akses data, Disdukcapil juga menggelar aktivasi IKD melalui layanan jemput bola. Langkah ini memudahkan warga, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk memiliki identitas digital tanpa harus datang ke kantor dinas.
Andi yang menjabat sebagai Kepala Dinas termuda di Balangan itu berharap kerja sama ini dapat membantu BPBD melakukan pendataan secara lebih cepat dan akurat, sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana berjalan lebih optimal.
Dalam penanganan bencana, data kependudukan yang valid menjadi fondasi utama. Tanpa data yang akurat, distribusi bantuan, evakuasi, dan pendataan korban sering kali tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. Dengan integrasi data antara Disdukcapil dan BPBD, proses ini bisa berjalan lebih efisien.
Rahmi berharap akses data kependudukan dan aktivasi IKD dapat mempercepat pelayanan BPBD kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat kebencanaan yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Kerja sama ini menjadi contoh konkret sinergi antarinstansi di tingkat kabupaten untuk melindungi warganya.