KALIMANTAN SELATAN — Pemungutan suara di Senat AS pada Selasa (17/6) itu nyaris berimbang. Empat senator Partai Republik——Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), dan Rand Paul (Kentucky)——bergabung dengan mayoritas Demokrat untuk mendukung resolusi. Sementara satu senator Demokrat, John Fetterman dari Pennsylvania, memilih menolak bersama blok Republik. Lima senator lainnya absen, termasuk petinggi Republik Mitch McConnell dan tokoh independen Bernie Sanders.
Pemblokiran ini terjadi hanya dua hari setelah Gedung Putih dan Teheran mengumumkan kerangka kerja gencatan senjata serta rencana perundingan damai. Namun, para anggota parlemen dari kedua kubu mengeluhkan kurangnya transparansi. Mereka menunggu dokumen rinci nota kesepahaman yang diumumkan Trump pada Minggu lalu.
"Kami butuh detail spesifik, bukan sekadar pernyataan," kata sejumlah sumber di Capitol Hill. Frustrasi ini sudah terlihat sejak 19 Mei, ketika Senat nyaris memajukan resolusi kedelapan yang serupa. Rancangan itu kandas dalam pemungutan suara prosedural karena dukungan belum terkumpul.
Upaya membatasi kekuasaan perang presiden sudah dimulai sejak Februari 2026, saat Israel dan AS melancarkan serangan ke Iran. Resolusi berdasarkan War Powers Act ini bertujuan memaksa Trump mendapatkan otorisasi Kongres untuk setiap operasi militer berkelanjutan. Namun, mayoritas tipis Partai Republik di Senat dan DPR membuat setiap langkah legislatif macet.
DPR sendiri sebelumnya sudah menyetujui resolusi serupa. Tapi tanpa dukungan Senat, resolusi itu tidak memiliki kekuatan hukum. Para ajudan Kongres mengakui para sponsor masih berupaya menggalang suara sambil menunggu perkembangan negosiasi damai.
Blokade ini menegaskan dominasi eksekutif dalam urusan militer di tengah konflik berkepanjangan. Meski gencatan senjata telah disepakati, ketidakmampuan Kongres mengikat presiden menunjukkan lemahnya mekanisme checks and balances. Bagi pengamat politik di Washington, situasi ini bisa memperpanjang ketidakpastian di Timur Tengah.
Pemungutan suara ke-10 diperkirakan akan kembali digulirkan jika negosiasi damai gagal menghasilkan kesepakatan final. Namun, dengan komposisi kursi saat ini, jalan bagi resolusi pengendali perang masih terjal.