BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan lima unit perahu bermotor kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Banjarbaru, Selasa (15/4). Bantuan ini bertujuan memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kalsel yang rawan penangkapan ilegal.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalsel di halaman kantornya. Perahu bermotor itu diharapkan dapat meningkatkan mobilitas anggota Pokmaswas saat berpatroli di pesisir dan laut.
Selama ini, banyak anggota Pokmaswas mengandalkan perahu tradisional tanpa mesin untuk memantau aktivitas perikanan. Kondisi itu membatasi jangkauan patroli, terutama di musim angin kencang atau gelombang tinggi.
“Dengan perahu bermotor, pengawasan bisa lebih cepat dan menjangkau titik-titik yang sebelumnya sulit didatangi,” kata Kepala Dislutkan Kalsel dalam sambutannya.
Bantuan ini merupakan bagian dari program penguatan pengawasan sumber daya kelautan di Kalsel. Perairan provinsi ini kerap menjadi sasaran kapal asing atau nelayan dari luar daerah yang menangkap ikan tanpa izin.
Selain perahu, Dislutkan Kalsel juga memberikan pelatihan teknis kepada anggota Pokmaswas. Pelatihan mencakup cara navigasi dasar, pencatatan hasil tangkapan, dan prosedur pelaporan jika menemukan pelanggaran.
“Kami tidak hanya memberi alat, tapi juga kemampuan agar pengawasan berjalan profesional,” ujarnya.
Kelima unit perahu bermotor disalurkan ke Pokmaswas yang tersebar di Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, dan Barito Kuala. Ketiga daerah ini memiliki garis pantai panjang dan jadi titik rawan pencurian ikan.
Masing-masing Pokmaswas mendapat satu perahu berikut perlengkapan keselamatan seperti jaket pelampung dan kotak P3K. Dislutkan Kalsel juga menjadwalkan evaluasi berkala untuk memastikan perahu digunakan sesuai tujuan.
Program serupa direncanakan berlanjut tahun depan dengan sasaran Pokmaswas di kabupaten lain. Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran khusus untuk pengawasan kelautan dalam APBD 2026.