BANJARMASIN — DPRD Kalimantan Selatan membuka pintu partisipasi publik seluas-luasnya dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Lewat Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, warga diminta tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Ketua Pansus M. Syaripuddin mengatakan pengawasan tidak bisa dilakukan oleh DPRD seorang diri. Ia mengajak masyarakat menjadi mata dan telinga di lapangan.
“Pengawasan tidak bisa dilakukan sendiri. Kami perlu masukan dari masyarakat agar distribusi BBM subsidi benar-benar adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Pansus DPRD Kalsel telah menyiapkan jalur khusus bagi warga yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau laporan. Masyarakat bisa mengakses formulir pengaduan melalui tautan Google Docs berikut:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_It5rYFz6CpNp8Jwtn9P5pIjb11ItXuGzMLc3NQly055LCw/viewform
Selain itu, masyarakat juga dapat memindai QR Code yang tersedia di media publikasi resmi Pansus. Layanan ini diharapkan mempermudah warga di seluruh kabupaten/kota di Kalsel untuk berpartisipasi tanpa harus datang langsung ke kantor DPRD.
M. Syaripuddin menegaskan bahwa BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Kelompok prioritas meliputi nelayan, petani, pelaku UMKM, dan angkutan umum.
“BBM subsidi harus benar-benar untuk rakyat yang membutuhkan,” tegasnya.
Pansus berharap partisipasi aktif warga dapat membuat distribusi BBM subsidi lebih transparan dan tertib. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan di lapangan bisa ditekan.
Distribusi BBM subsidi kerap menghadapi persoalan klasik: bocor ke pihak yang tidak berhak. Mulai dari oknum pengecer yang menjual dengan harga di atas HET, hingga penggunaan solar subsidi untuk kendaraan industri.
DPRD Kalsel menilai keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk memutus rantai penyelewengan tersebut. Laporan dari warga bisa menjadi bahan bagi Pansus untuk memanggil pihak terkait atau merekomendasikan perbaikan kebijakan ke pemerintah provinsi.
Warga yang menemukan kejanggalan di lapangan—seperti antrean panjang di SPBU yang tidak wajar, atau pembelian dalam jumlah besar oleh satu kendaraan—dapat segera melapor melalui kanal yang telah disediakan.