BANJARMASIN — Tiga belas kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan kini memiliki kepengurusan KNPI yang baru. Andi Rustianto resmi dilantik sebagai Ketua DPD KNPI Kalsel periode 2026–2029 dalam sebuah acara di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (20/5/2026) malam.
Surat Keputusan bernomor KEP.948/DPP-KNPI/V/2026 dibacakan Ketum DPP KNPI Muhammad Riyano Panjaitan. Sebanyak 397 pengurus dikukuhkan dalam forum yang dihadiri unsur forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalsel, serta perwakilan DPRD.
Gubernur H. Muhidin yang hadir langsung dalam pelantikan menawarkan bantuan yang cukup konkret. "Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap membantu," ujarnya.
Bantuan itu bukan sekadar janji. Gubernur menyebut gedung milik KNPI Kalsel di Banjarmasin yang selama ini tidak terpakai bisa difungsikan kembali. "Tapi jangan salah penggunaan, jika salah saya ambil kembali," pesan H. Muhidin di hadapan pengurus baru.
Di tengah sambutannya, H. Muhidin menyempatkan diri menceritakan perjalanan politiknya. Mulai dari guru olahraga, anggota DPRD Tapin, anggota DPRD Provinsi Kalsel, Wali Kota Banjarmasin, Wakil Gubernur, hingga akhirnya menjadi Gubernur Kalsel.
"Kedepannya kita bisa bergandeng tangan untuk Kalimantan Selatan yang lebih baik," tegasnya.
Ketua DPP KNPI Muhammad Riyano Panjaitan mendorong pengurus daerah untuk berpikir optimis di tengah kondisi bangsa. Ia berharap program-program kepemudaan yang dirancang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Andi Rustianto mengusung semangat "Pemuda Bertumbuh, Banua Maju" sebagai arah gerakan organisasi. Menurutnya, tantangan generasi muda saat ini adalah bonus demografi dan arus globalisasi-digitalisasi.
KNPI Kalsel diharapkan menjadi wadah pemersatu organisasi kepemudaan sekaligus mitra strategis pemerintah. "Pemuda yang aktif, progresif, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah," kata Andi dalam sambutannya.
Acara pelantikan dihadiri mantan pengurus KNPI Kalsel, bupati dan wali kota atau perwakilannya, serta Ketua DPRD se-Kalsel. Pengurus DPP KNPI Pusat dan perwakilan dari 13 kabupaten/kota juga turut hadir.
Dukungan pemerintah provinsi yang disampaikan langsung oleh gubernur menjadi sinyal positif bagi kepengurusan baru. Namun pesan tegas tentang penggunaan aset daerah menjadi pengingat bahwa bantuan tidak datang tanpa konsekuensi.