KALIMANTAN SELATAN — Memasuki pertengahan Mei, SPBU di Jakarta dan sekitarnya mulai memasang papan harga baru. Pertamina memimpin penyesuaian dengan menaikkan harga Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter. Namun, kenaikan paling signifikan terjadi pada lini diesel: Dexlite (CN 51) melonjak dari Rp23.600 ke Rp26.000 per liter, sementara Pertamina Dex (CN 53) naik lebih dari Rp4.000 menjadi Rp27.900 per liter.
Di luar Pertamina, tekanan harga lebih terasa di SPBU BP-AKR dan Vivo. BP Ultimate Diesel (CN 53) tercatat naik drastis menjadi Rp30.890 per liter, dari sebelumnya Rp25.560 pada pertengahan April 2026. Lonjakan serupa terjadi pada produk Diesel Primus milik Vivo yang kini dibanderol Rp30.890 per liter—melonjak dari Rp14.610 per liter.
Meski harga solar melambung, produk bensin justru tidak tersentuh. BP Ultimate dan BP 92 masing-masing masih di Rp12.930 dan Rp12.390 per liter. Vivo juga mempertahankan Revvo 92 di Rp12.390 per liter dan Revvo 95 di Rp12.930 per liter. Pertamina pun memilih menahan harga Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95) di level sebelumnya.
Kabar baik masih datang dari segmen BBM bersubsidi. Pertalite (RON 90) dan Solar Subsidi belum mengalami perubahan harga, sehingga masyarakat pengguna kendaraan roda dua dan angkutan umum tertentu masih bisa bernapas lega. Namun, para pengusaha logistik dan pemilik kendaraan diesel komersial harus merogoh kocek lebih dalam.
Kenaikan harga solar nonsubsidi ini terjadi di tengah fluktuasi harga minyak mentah global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Meski Pertamina dan operator swasta tidak merilis pernyataan resmi terkait faktor pendorongnya, pola penyesuaian harga biasanya mengacu pada mean of platts (MOPS), yakni indeks harga minyak acuan internasional.
Belum ada sinyal dari pemerintah maupun operator SPBU mengenai kemungkinan penurunan harga dalam waktu dekat. Pengamat energi memperkirakan harga BBM nonsubsidi masih akan bergerak dinamis seiring pergerakan harga minyak dunia sepanjang kuartal kedua 2026. Masyarakat yang bergantung pada solar nonsubsidi disarankan untuk mencermati pola harga dan mempertimbangkan efisiensi konsumsi BBM.
Dengan disparitas harga yang semakin lebar antara solar subsidi dan nonsubsidi, risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum industri juga perlu diwaspadai. Pemerintah biasanya memperketat pengawasan di titik-titik distribusi ketika celah harga melebar seperti saat ini.