Target yang dipatok untuk tahun 2026 tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sasaran pada 2025 yang berada di angka 5,22 persen. Pemerintah daerah kini mulai menggeser fokus pembangunan dari sektor umum menuju pemetaan potensi kawasan industri yang lebih spesifik dan terukur.
Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menjelaskan bahwa pihaknya kini memberikan perhatian khusus pada sejumlah titik krusial. Kawasan tersebut meliputi Batulicin, Jorong, Sebuku, hingga kawasan ekonomi khusus yang tersebar di wilayah Banua.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang masih bersifat umum, kini pemerintah daerah menuntut akurasi data yang lebih mendalam. "Kita ingin melihat lebih detail potensi dan kesiapan kawasan yang akan kita kembangkan," ujar Miftahul Chair di Banjarbaru, Rabu.
Optimalisasi kawasan industri ini diproyeksikan menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Selain mendorong nilai tambah produk melalui hilirisasi, pengembangan wilayah tersebut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja baru serta memperkuat posisi tawar produk lokal di pasar ekspor.
Untuk mencapai target pertumbuhan 6,4 persen, Disperin Kalsel memanfaatkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai instrumen utama. Platform ini berfungsi memastikan seluruh data industri tersaji secara valid dan terintegrasi dalam satu sistem yang transparan.
Miftahul menekankan bahwa kebijakan pembangunan industri yang berkelanjutan hanya bisa lahir dari basis data yang akurat. Melalui SIINas, pemerintah provinsi dapat memantau perkembangan ekosistem industri secara real-time, mulai dari kawasan yang sudah beroperasi hingga perencanaan kawasan baru.
“Melalui SIINas, kita ingin memastikan bahwa seluruh data kawasan industri tersaji secara valid dan terintegrasi, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan mampu mendorong pertumbuhan industri secara optimal,” tambahnya.
Ambisi Kalimantan Selatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sebesar 8 persen. Sektor industri, terutama melalui program hilirisasi, memegang peran strategis dalam peta jalan pembangunan ekonomi tersebut.
Secara regulasi, kewajiban pelaporan data industri ini telah diperkuat melalui Permenperin Nomor 13 Tahun 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mengawal implementasi aturan ini guna memastikan setiap pergerakan ekonomi di daerah terdokumentasi dengan baik.
Dengan fondasi industri yang lebih kuat dan data yang terintegrasi, Kalimantan Selatan optimistis dapat melepaskan ketergantungan pada sektor mentah dan beralih sepenuhnya ke industri pengolahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi pada 2026 mendatang.