BANJARMASIN — Wajidi, pemerhati sejarah Kalimantan Selatan, menuangkan temuan itu dalam bukunya Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan. Buku tersebut memetakan bagaimana insan pers menempatkan pena sebagai senjata di tengah pergolakan revolusi 1945-1949. Wartawan republiken di Kalsel tidak hanya menulis, tetapi juga terjun langsung ke medan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonial Belanda.
Wajidi menilai media massa pada masa revolusi memiliki peran yang jauh lebih luas dari sekadar alat komunikasi. Pers menjadi kendaraan gagasan, cita-cita, dan semangat kemerdekaan yang diyakini para jurnalisnya.
"Media massa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat perjuangan yang membawa gagasan, cita-cita, dan semangat kemerdekaan yang diyakini para jurnalisnya," tulis Wajidi dalam bukunya.
Melalui tulisan, wartawan republiken menumbuhkan kesadaran nasional dan membakar semangat perjuangan rakyat. Mereka juga menolak berbagai upaya pembentukan negara federal yang didorong Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA).
Sejumlah surat kabar perjuangan bermunculan menjadi corong aspirasi rakyat. Di antaranya Harian Terompet Rakyat, Majalah Republik, serta Harian Kalimantan Berdjuang. Media-media nasionalis itu berhadapan langsung dengan surat kabar bentukan pemerintah kolonial seperti Suara Kalimantan dan Borneo Post.
Media perjuangan lain turut hadir, seperti Kedaulatan, Islam Berjuang, Berita Merdeka, Fadjar Timoer, Indonesia Merdeka, Menara Indonesia, hingga Pedoman Perdjoeangan. Sebagian besar tidak berumur panjang akibat keterbatasan dana dan tekanan politik pemerintah kolonial.
Wajidi mencatat tekanan terhadap pers dilakukan secara sistematis melalui Jawatan Penerangan NICA atau Regerings Voorlichting Dienst (RVD). Lembaga tersebut melakukan penyensoran ketat terhadap pemberitaan yang dinilai mendukung Republik.
Aparat kolonial tidak berhenti di pembredelan surat kabar. Mereka juga menghancurkan mesin cetak dan memburu wartawan yang dianggap mengobarkan semangat perlawanan.
Salah satu media yang paling keras menyuarakan kritik terhadap Belanda adalah Terompet Rakyat. Surat kabar ini dipimpin Hamran Ambrie, yang dikenal masyarakat dengan julukan "Abang Betel". Bersama Wakil Pemimpin Redaksi Yusni Antemas, ia rutin melontarkan kritik tajam melalui rubrik "Pojok".
Ketegasan sikap mereka membuat pemerintah kolonial berupaya membungkam suara media tersebut. Menurut catatan sejarah, keduanya sempat dipanggil Kiai Besar Merah Nadalsyah di Kandangan dan ditawari bantuan dana serta fasilitas. Syaratnya, mereka harus menghentikan atau mengubah arah pemberitaan Terompet Rakyat menjadi pro-Belanda.
Tawaran itu ditolak. Sikap tersebut menjadi salah satu catatan penting bagaimana pers Kalsel memilih bertahan di garis perjuangan meski berhadapan dengan tekanan kekuasaan kolonial.