Kalsel Masuk 5 Besar Provinsi Bencana Terbanyak 2016-2025, Banjar Tertinggi dengan 286 Kejadian

Penulis: Deni Kurniawan  •  Rabu, 11 November 2026 | 19:16:02 WIB
Kabupaten Banjar mencatat 286 kejadian bencana sepanjang 2016-2025, tertinggi di Kalimantan Selatan.

BANJARBARU — Kabupaten Banjar mencatat 286 kejadian bencana sepanjang 2016-2025, angka tertinggi di Kalimantan Selatan. Tanah Laut menyusul dengan 224 kejadian dan Kota Banjarbaru 218 kejadian.

Balangan berada di urutan berikutnya dengan 206 kejadian, disusul Hulu Sungai Selatan 168 kejadian, Tapin 166 kejadian, dan Barito Kuala 114 kejadian.

Adapun Tanah Bumbu mencatat 88 kejadian, Hulu Sungai Tengah 84 kejadian, Hulu Sungai Utara 62 kejadian, Tabalong 56 kejadian, Kotabaru 53 kejadian, dan Kota Banjarmasin 21 kejadian.

Jawa Barat, Jateng, dan Jatim Masih Teratas Nasional

Di tingkat nasional, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menempati tiga posisi teratas dengan masing-masing lebih dari 4.000 kejadian. Kalsel berada di posisi keempat, bersanding dengan sejumlah provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Utara.

Data itu menjadi perhatian dalam pertemuan Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi BNPB Teguh Harjito bersama awak media yang tergabung dalam Pressroom Pemprov Kalsel dan Biro Adpim Setdaprov Kalsel di Kantor BNPB, Jakarta Pusat.

Tren Tahunan Kalsel: Lonjakan 539 Kejadian pada 2023

Jumlah kejadian bencana di Kalsel bergerak fluktuatif tajam dalam sedekade terakhir. Pada 2016 tercatat 21 kejadian, naik menjadi 63 kejadian pada 2017 dan 96 kejadian pada 2018.

Angka itu terus bertambah hingga 193 kejadian pada 2020 dan 272 kejadian pada 2021. Setelah turun menjadi 107 kejadian pada 2022, jumlah bencana melonjak tajam pada 2023 dengan 539 kejadian.

Pada 2024 tercatat 26 kejadian, sebelum kembali meningkat menjadi 276 kejadian pada 2025. Jenis bencana yang tercatat meliputi kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mengapa Informasi Resmi yang Lambat Picu Hoaks

Teguh Harjito menyoroti pentingnya kecepatan penyampaian informasi dan keseragaman data dalam penanganan bencana. Kesiapan infrastruktur penanggulangan bencana, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan tata kelola komunikasi publik.

Keterlambatan informasi resmi ketika bencana terjadi berpotensi membuka ruang bagi beredarnya disinformasi, rumor, hingga hoaks yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Keberadaan pusat media atau press room dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kebencanaan yang telah terverifikasi.

"Kecepatan informasi harus berjalan seiring dengan keakuratan data. Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan informasi resmi yang cepat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi," tegas Teguh Harjito.

Empat Prinsip Komunikasi Krisis dan Satu Data Bencana

BNPB menerapkan empat prinsip utama dalam komunikasi krisis, yakni kecepatan, keakuratan, kehadiran negara, dan satu pintu informasi. Untuk mengatasi perbedaan data kejadian bencana di lapangan, BNPB mendorong penerapan Satu Data Bencana Indonesia (SDBI).

Tata kelola itu diperkuat melalui Peraturan BNPB Nomor 1 dan 7 Tahun 2023. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah hingga insan pers diharapkan menggunakan standar data resmi yang sama sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki rujukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Keterlambatan informasi resmi saat krisis dapat dengan cepat memicu beredarnya disinformasi, rumor, dan hoaks di tengah masyarakat," imbuh Teguh Harjito.

AI dan Peringatan Dini Tak Cukup Tanpa Peran Media

Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Early Warning System (EWS) yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence juga menjadi perhatian. Namun, teknologi peringatan dini tidak akan memberi hasil maksimal tanpa dukungan penyebarluasan informasi oleh media.

Informasi peringatan harus sampai kepada masyarakat dan mendorong mereka mengambil langkah penyelamatan sejak dini. Dalam pertemuan tersebut turut dilakukan peninjauan langsung ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB untuk melihat mekanisme pemantauan dan pengelolaan informasi kebencanaan.

Sinergi Pemprov Kalsel, BPBD, BNPB, dan Media

Kepala Biro Adpim Setdaprov Kalsel H. Berkatullah mengatakan pertemuan itu menjadi kesempatan meningkatkan pemahaman dan memperkuat koordinasi komunikasi mitigasi bencana di Kalimantan Selatan. Penguatan komunikasi kebencanaan dinilai penting mengingat Kalsel menghadapi berbagai ancaman, terutama karhutla dan banjir.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan wawasan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, dan rekan-rekan media. Informasi kebencanaan harus bisa disampaikan secara cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat, sehingga upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif," tandas H. Berkatullah.

Pertanyaan Seputar Berita Ini

Di posisi ber?
pa Kalimantan Selatan dalam provinsi dengan bencana terbanyak secara nasional? A: Kalsel berada di posisi keempat secara nasional, di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing mencatat lebih dari 4.000 kejadian.

Reporter: Deni Kurniawan
Sumber: klikkalsel.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top