KOTABARU — Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menempuh jalur langsung ke Kementerian Sosial RI untuk memastikan Program Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan sesuai target. Dalam audiensi di Jakarta, Rabu (4/11/2026), ia didampingi Wakil Bupati Kotabaru, Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, dan Camat Pulau Laut Selatan.
Agenda utama pertemuan adalah progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Pemkab Kotabaru membutuhkan dukungan pusat agar tahap persiapan hingga pelaksanaan program tidak tersendat.
Rusli menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program ini bukan sekadar membuka akses sekolah, melainkan upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
"Sekolah Rakyat bukan sekadar memberi kesempatan bersekolah, tapi langkah nyata memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas SDM," ujarnya.
Bupati menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi mandiri dan berdaya saing. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dinilai menjadi syarat utama kelancaran pelaksanaan.
Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menyambut baik langkah Pemkab Kotabaru. Ia memaparkan konsep Sekolah Rakyat sebagai boarding school terpadu dengan pembinaan 24 jam.
Fasilitas yang disiapkan mencakup pemeriksaan kesehatan, pemetaan bakat dan minat berbasis AI (talent mapping), penguatan akademik, pembentukan disiplin, asrama yang layak dan bersih, seragam, serta perlengkapan belajar. Siswa juga mendapat makan tiga kali sehari plus dua snack dan pembelajaran digital.
Dukungan infrastruktur digital dari pusat tercatat sudah berjalan. Pemerintah pusat mendistribusikan 15.487 unit laptop dan 596 unit SmartBoard untuk mendukung 166 Sekolah Rakyat di Indonesia.
Pemkab Kotabaru kini memprioritaskan percepatan tahap persiapan di Desa Tanjung Seloka. Dukungan Kementerian Sosial menjadi modal awal sebelum pembangunan dan pelaksanaan program berjalan penuh.
Sinergi daerah-pusat akan menentukan seberapa cepat Sekolah Rakyat di Pulau Laut Selatan bisa menerima siswa dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah tersebut.