Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan Haji Akhmad Fahmi meminta Sekretaris Daerah Yustan Azidin yang baru dilantik segera membangun sinergi dengan legislatif di Kandangan. Sinergi itu dinilai penting karena pembahasan APBD 2027 memasuki tahapan penyampaian pemerintah daerah pada Oktober ini, sementara kondisi fiskal daerah disebut menghadapi defisit cukup besar.
KANDANGAN — Permintaan itu disampaikan Akhmad Fahmi dalam keterangan persnya di Kandangan, Kamis. Ia menekankan koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan sejak tahap awal penyusunan anggaran, bukan menunggu pembahasan di tingkat komisi.
Menurut Fahmi, Sekda definitif yang baru dilantik membuka ruang koordinasi lebih lancar dibandingkan kondisi sebelumnya. Pemerintah daerah dan DPRD HSS akan bersinggungan langsung dalam sejumlah agenda pembangunan tahun depan.
Fahmi menyebut pembahasan anggaran menjadi titik pertama yang menguji kerja sama kedua lembaga. "Kami harap Pak Yustan dapat segera membangun sinergi erat dengan DPRD, terutama dalam pembahasan anggaran dan berbagai agenda pembangunan daerah," katanya.
Tahapan pembahasan APBD 2027 di DPRD HSS dijadwalkan berjalan berlapis. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan awal bulan ini, dilanjutkan jawaban eksekutif, lalu pembahasan di tingkat komisi.
"Bulan ini ada penyampaian, jawaban eksekutif, kemudian dari komisi. Sementara dari Badan Anggaran DPRD kemungkinan pembahasannya nanti di bulan depan, tepatnya di November," ujar Fahmi.
Dari sisi eksekutif, Yustan Azidin mengakui pembahasan APBD 2027 menjadi agenda awal yang langsung dihadapinya setelah resmi menjabat. Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang tidak ringan.
"Kita ada defisit yang cukup besar maka akan membahas masalah ini dengan menentukan prioritas apa yang akan dilakukan, supaya visi, misi, dan program kepala daerah dapat terlaksana," ucap Yustan.
Ia menyatakan arah pembahasan akan diarahkan pada postur APBD yang realistis. Anggaran yang disusun harus bisa dieksekusi sesuai kemampuan keuangan daerah, bukan sekadar angka di atas kertas.
Baik DPRD maupun pemerintah daerah sepakat program prioritas kepala daerah tetap menjadi acuan utama. Penyesuaian dilakukan pada besaran dan urutan belanja, bukan pada target program yang sudah ditetapkan.
DPRD HSS berharap koordinasi lintas lembaga ini berjalan tanpa hambatan administratif. Pembahasan di Badan Anggaran pada November nanti akan menjadi penentu arah belanja daerah tahun 2027.